Skip to main content

Politisi Senior PDIP Eva Sundari Mendaulat Dirinya Sebagai Penjilat Kepada Penguasa



Dakwah Media - Ketika pada jaman Susilo Bambang Yudhoyono, Tahun 2013 lalu, Kementerian Hukum dan HAM ingin mengusulkan agar pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kembali disahkan dalam Rancangan UU KUHP, langsung mendapat reaksi penolakan keras, bahkan anggota Komisi III ketika itu, mengatakan jika usulan tersebut akan menjadi sia-sia.

Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sendiri sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitutsi pada tahun 2006 lalu. Hal itulah yang membuat Eva Kusuma Sundari menolak dengan alasan jika MK sudah menolak, jika dipaksakan dengan menggunakan jalur Judicial Review dipastikan juga akan mengalami kegagalan, yang akhirnya tidak membuahkan hasil apapun.

Bahkan Eva Sundari yakin jika pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kembali muncul, maka dipastikan akan muncul manusia-manusia penjilat, “Jadi ini banyak agenda yang terkesan menjilat. Kalau ini di sahkan, ya berarti kita balik lagi ke zaman Belanda. Dan itu akan menurunkan kualitas demokrasi kita dan Equality before the law,” ujar Eva ketika itu.

Namun berbeda ketika berganti penguasa. Ketika Presiden Jokowi bermaksud untuk mewnghidupkan kembali pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Eva Sundari selaku Politisi senior PDIP justru mendukung langkah yang akan diambil oleh Jokowi untuk mengaktifkan kembali pasal yang justru pernah dikatakan oleh Eva akan memunculkan manusia penjilat.

“Kenapa Presiden tidak boleh “mengajukan”? Presiden juga manusia lho, walau dia presiden, simbol negara, tapi punya hati dan perasaan. Jadi ide tersebut masuk akal,” ujarnya membela Jokowi.

Namun bila dibandingkan dengan ucapan Eva Sundari Ketika masih dipimpin oleh Presiden SBY, sangat bertolak belakang, menurutnya jika Presiden menjadi sasaran caci maki itu merupakan sebuah resiko. ” Tapi bukan berarti ketika dia berkuasa dia tidak bisa dicaci maki. yang bisa dicaci maki hanya orang lain saja. Itukan lucu.”

Menurut Mohamad Naufal Dunggio, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, menjuluki Eva Sundari seorang “Penjilat”. Karena menurut Naufal seperti itulah gambaran Eva Sundari yang membela Jokowi untuk menghidupkan kembali RUU KUHP Pasal 265, yang menghukum seseorang selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 300 juta karena menghina presiden dan wakil presiden di muka umum.

“Jadi secara tidak langsung Eva Sundari sudah mendaulat dirinya sendiri sebagai seorang “Penjilat” kepada penguasa,” ujar Naufal, yang menganggap jika selain Eva masih banyak lagi penjilat – penjilat kepada penguasa senang jika pasal tersebut di ajukan kembali. [pbc]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…