Skip to main content

OPM Tantang Perang Indonesia, Mana Densus 88 yang Selalu Garang Hadapi Aktivis Islam, Padahal Baru Terduga


Dakwah Media - Direktur Kontra Terorisme dan Separatisme Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI), Yusuf Simbiring meminta Detasemen Khusus Anti Teror 88 langsung bergerak untuk menanggapi tantangan perang yang dilontarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap Militer Indonesia.

Yusuf menilai tantangan perang terbuka Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Jendral Goliath Tabuni sebagai sebuah bentuk makar nyata. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus segera menerjunkan pasukan khususnya.

“Ini mungkin sifatnya menunggu perintah, ini kan sebenarnya jelas, maka harus segera diproses. Harusnya Densus 88 bergerak cepat, tapi kita kembalikan lagi, tinggal nunggu siapa yang mau perintah,” ucapnya pada Panjimas, Selasa (10/01).

Yusuf merasa sudah saatnya Densus 88 harus berani diterjunkan ke tanah Papua untuk melawan bentuk makar nyata dari OPM.

“Kalau yang punya peranan pasukan yang bisa bergerak cepat dari Densus 88, ya segera masuk. Segera masuk dan ini harus ditangkap semuanya, proses secara hukum,” imbuhnya.

Kalau Densus 88 selalu garang menghadapi aktifis Islam yang tidak bersenjata, maka masyarakat Indonesia menunggu aksi Densus 88 dalam merespon OPM bersenjata dan jelas berbuat makar. Yusuf meminta aparat hukum bertindak adil, jangan ada diskriminasi hukum.

“Iya bener, jangan sampai ada diskriminasi hukum, karena dampaknya sociality masyarakat. Akan ada kecemburuan hukum,” pungkasnya.[tic]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…