Skip to main content

“Oknum” Ketuai GMBI, Prabowo: Oknum itu, Si Perusak Integritas NKRI!


Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Suryo Prabowo menyesalkan adanya “oknum” kepolisian yang menjadi ketua di ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Massa GMBI diberitakan menyerang aktivis Front Pembela Islam (FPI) usai pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab di Mapolda Jawa Barat (12/01).

“Pam swakarsa dan GMBI itu wujud dari bela negara, atau milisi bela oknum ya? Bila permainan milisi seperti itu dilegalkan, bukankah si perusak integritas NKRI itu oknum? Lalu sampai kapan bangsa ini bisa BERSATU dan kuat membangun kemandirian?” tulis Prabowo di akun Facebook.

Prabowo membandingkan situasi saat ini dengan situasi di 1998, saat Pam Swakarsa dibentuk. “Pengulangan sejarah. Serupa tapi agak sama. Bila rame-rame di tahun 1998 ada PAM Swakarsa yang dibentuk oleh oknum ….., sekarang ini di tahun 2017 ada GMBI yang diketuai oleh oknum …..,” catat Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen (Pol) Anton Charliyan membenarkan bahwa ia merupakan Ketua Dewan Pembina GMBI. Menurutnya, posisi itu ia jabat agar ormas tersebut beradab.

“Saya memang banyak membina. Tetapi saya membina agar mereka ini beradab. Bukan hanya satu, tapi banyak,” kata Anton menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya merupakan Dewan Pembina GMBI (13/01).

Terkait penyerangan massa GMBI terhadap aktivis FPI dibenarkan Panglima FPI Maman Suryadi. “Ketika kami sedang istirahat makan siang di resto Sunda. Tiba-tiba mobil kita diserang, mereka konvoi di jalan kita sedang di dalam mobil diserang sama mereka, yang sampai dijahit itu ada lima orang,” ungkap Maman Suryadi, seperti dikutip detik (13/01).

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…