Skip to main content

Netizen Kesal Dengan Pernyataan Kapolda Jabar Yang Sebut Habib Rizieq Kurang Kooperatif Saat Diperiksa


wartaktual.info -  Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan menyebut, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq kurang kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Salah satu bentuk tidak kooperatif nya Rizieq, dia tidak pernah mengakui pernyataannya di video tersebut.

Baca Juga : Demi Kondusifitas, Irjen Anton Harus Dicopot Sebagai Kapolda Jabar

"Yang bersangkutan kurang kooperatif dalam pemeriksaan. Dia menyatakan bahwa saya kalau ceramah itu satu jam, sedangkan yang kita perlihatkan 2-3 menit. Kan yang intinya saja, tidak mungkin yang satu jam," kata Anton di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (12/1).

Pentolan FPI itu dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke kepolisian dengan lampiran video pernyataan Rizieq yang menyebut 'Pancasila Soekarno ketuhanan ada di Pantat, sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala'.

"Yang bersangkutan mengatakan tidak pernah melakukan hal tersebut, dan mungkin saja ini gambar video editan," terangnya menambahkan.

Namun, kata jenderal polisi bintang dua itu, pihaknya bekerja tidak berdasarkan pengakuan melainkan barang bukti. Sehingga polisi tetap akan melanjutkan penyelidikan. Ada 10 saksi juga diperiksa termasuk pelapor Sukmawati.

"Keterangan saksi yang diperiksa semua menyatakan positif (keabsahan video). Dari TKP pun juga ada saksi (diperiksa) Ada 10 saksi total," imbuhnya.

Dalam pemeriksaan pertama sebagai saksi Rizieq dicecar 22 pertanyaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di ruang Ditreskrimum Polda Jabar massa yang bertentangan yakni dari FPI dan GMNI turut mengawal. (MDK)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…