Skip to main content

Myanmar Adopsi Strategi Israel Hadapi Misi Flotilla LSM Malaysia


Arakan – Sebuah misi kapal flotilla Malaysia untuk pengiriman bantuan bagi Muslim Rohingya nampaknya bakal menghadapi resiko ditolak secara paksa oleh otoritas Myanmar saat mereka akan memasuki perairan negara itu. Demikian laporan yang beredar di media-media lokal di Myanmar.

Majalah online Irrawaddy melaporkan, kantor kepresidenan telah mengeluarkan peringatan kepada sejumlah LSM Malaysia untuk tidak secara sengaja ikut memanas-manasi situasi yang dipicu oleh aksi-aksi kekerasan di wilayah bagian barat Mynamar, yaitu di negara bagian Rakhine.

Juru bicara kepresidenan, Zaw Htay, dengan arogan mengatakan, “Pertama, jangan mengeksploitasi agama. Kedua, hormatilah pemerintah (Myanmar). Yang ketiga, tinjau kembali apa tujuan sebenarnya dari rencana itu.”

“Jika mereka bersikap semau-maunya tanpa persetujuan otoritas Myanmar, itu salah mereka, bukan kesalahan kami”, katanya sambil menambahkan bahwa pemerintah Yangon sejauh ini belum menerima permintaan resmi bagi kapal-kapal yang akan memasuki perairan Myanmar.

Majelis permusyawaratan organisasi-organisasi Islam di Malaysia, MAPIM, yang notabene merupakan wadah koalisi LSM-LSM non-pemerintah telah mengorganisir pengiriman bantuan berupa beras, bantuan medis & obat-obatan, serta bahan kebutuhan esensial lainnya bagi minoritas masyarakat Muslim yang menjadi korban kekerasan di distrik Maungdaw, negara bagian Rakhine (Arakan).

Sekjen MAPIM, Zulhanis Zainol, mengatakan bahwa misi flotilla akan menghadapi tiga kemungkinan skenario saat kedatangan mereka nanti, yaitu akan  diijinkan menyerahkan bantuan, diminta untuk kembali pulang, atau akan diserang oleh pasukan keamanan Myanmar.

Lebih lanjut Zainol mengatakan, “Akses terhadap area-area terdampak sama sekali ditutup. Hal itu mirip seperti di Gaza dimana masyarakat dan wilayahnya yang menjadi korban posisi mereka terjepit di antara dua kemungkinan, diserang secara militer atau terisolasi dengan ditutupnya perbatasan dengan negara tetangga.”

“Kami ingin pula menyampaikan sebuah pesan melalui misi flotilla ini, bahwa ini bukan hanya menyangkut isu-isu keagamaan, tetapi juga masalah kemanusiaan.”

Pada hari Jumat (30/12) yang lalu, deputi presiden MAPIM menyampaikan ke media Anadolu bahwa keputusan untuk mengirim misi flotilla diambil setelah pemerintah Myanmar menyetujui prinsip-prinsip dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN baru-baru ini, yaitu untuk membuka perbatasan bagi pengiriman bantuan semacam itu.

Meskipun telah berjanji di forum ASEAN untuk membuka perbatasan negaranya, Myanmar tetap meminta pihak Malaysia untuk mengajukan permohonan persetujuan resmi dari Yangon.

“Inilah alasan mengapa misi flotilla kami luncurkan. Kapal flotilla akan diberangkatkan bulan depan dan akan kembali setelah dua pekan kemudian. Tanggalnya belum ditetapkan secara definitif karena lembaga masih terus mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang mereka bisa lakukan,” kata Zulkifly Ibrahim mencoba mengelaborasi via telepon.

Ibrahim memperkirakan sekitar 200 orang akan berpartisipasi dalam pelayaran tersebut dari Malaysia, di antaranya para tenaga medis, pemimpin agama, politisi, dan media. Namun diakuinya, misi mereka masih menghadapi berbagai macam tantangan yang tak terduga.

Ketika ditanya bagaimana sikap flotilla menghadapi kemungkinan reaksi konfrontasi fisik dari aparat Myanmar, Ibrahim mengatakan mengenahi soal itu belum diputuskan. “Banyak hal bisa berubah dari sekarang hingga hari H keberangkatan nanti,” jawab Ibrahim diplomatis.

Distrik Maungdaw merupakan wilayah mayoritas Rohingya yang menjadi sasaran serangan dan genosida oleh komunitas Buddhist ekstrim yang didukung oleh pemerintah, dan kini berada dalam kontrol super ketat militer sejak Oktober 2016. Di daerah yang diawasi oleh militer tersebut, lembaga-lembaga bantuan dan para jurnalis independen dilarang masuk menyalurkan bantuan maupun meliput situasi secara objektif di lapangan.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…