Skip to main content

Muncul Desakan Evaluasi Kapolres Sintang Usai Penghadangan Wasekjen MUI


Pontianak – Umat Islam meminta Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) mengevaluasi kinerja Kapolres Sintang yang dinilai melakukan pembiaran terhadap penghadangan dan penyerangan yang dilakukan pemuda Dayak kepada Wasekjen KH Tengku Zulkarnain.

Ribuan kaum muslimin mendatangi Mapolda Kalbar, Jumat (13/01), menyusul aksi penghadangan dan penyerangan yang dilakukan puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak Sintang Kalbar terhadap Wasekjen MUI Pusat KH Tengku Zulkarnain. Salah satu tuntutan mereka adalah dilakukannya evaluasi terhadap Kapolres Sintang AKBP Suharjimantoro.

“Mendesak Kapolda Kalbar untuk memproses Kapolres Sintang karena terkesan melakukan pembiaran terhadap aksi pengusiran tersebut,” kata perwakilan Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu, Muhammad Iskandar Alkadrie usai pertemuan dengan Kapolda Kalbar, Jumat (13/01).

“Kapolres Sintang itu segera dievaluasi kinerjanya,” tandasnya.

“Harapannya ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Menurut Alkadrie, aksi penghadangan dan pencekalan terhadap KH Tengku Zulkarnain di Sintang pun merembet ke daerah lain. Wasekjen MUI Pusat itu kembali mengalami kejadian serupa dalam kunjungan di Melawi.

“Kami sangat menyayangkan sekali akan kejadian ini,” tandas Alkadrie.

KH Tengku Zulkarnain diundang oleh Bupati Sintang Jarot Winarno, untuk memberikan ceramah dalam acara Maulid Nabi Muhammad pada Kamis (12/01). Namun, ketika pesawat yang membawa Wasekjen MUI itu mendarat di Bandara Susilo Sintang puluhan orang yang mengaku dari Forum Pemuda Dayak Sintang Kalbar melakukan penghadangan.

Mereka menarik-narik baju KH Tengku Zulkarnain dan sebilah mandau sempat diayunkan ke arahnya. Beruntung, senjata tajam tradisional itu tak mengenai ulama tersebut. Dalam kejadian itu, pihak kepolisian tidak bertindak menghentikan penyerangan tetapi justeru memerintahkan Wasekjen MUI itu untuk tidak turun dari pesawat.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…