Skip to main content

Luar Biasa Solusi Presiden, Harga Cabe Rawit Mahal, Tidak Usah Beli Cabe Rawit


Harga cabai yang makin pedas alias mahal dinilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai dampak suplai yang menurun selama 2016. Terutama untuk komoditas cabai rawit. Pemerintah yakin bahwa tahun ini harga cabai bisa berangsur turun setelah suplai diperbesar. Masyarakat pun diimbau untuk menyiasati kenaikan harga komoditas itu.

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah mendatangi Pasar Induk Kajen di Kabupaten Pekalongan kemarin (9/1). Dia langsung menanyakan fluktuasi harga komoditas kepada sejumlah pedagang. "Kenaikan harga cabai rawit merah Rp 100 ribu," terang Jokowi. Sedangkan cabai merah dan hijau dihargai Rp 45 ribu-Rp 50 ribu.

Menurut dia, harga sejumlah komoditas, termasuk cabai, sangat bergantung supply and demand. "Selain itu, pada 2016 memang jelek untuk cabai. Sehingga banyak yang busuk dan gagal panen," lanjut mantan wali kota Solo itu. Akibatnya, suplai di pasaran berkurang sehingga mengerek harga.

Fluktuasi harga cabai itu dianggap Jokowi sebagai hal yang biasa. Untuk saat ini, masyarakat diimbau agar menyiasatinya lewat substitusi. "Nggak usah beli cabai rawit. Belinya cabai yang hijau, yang merah juga pedes, sama saja," imbau presiden 55 tahun itu.

Pemerintah yakin bahwa harga komoditas cabai bisa turun. Terlebih, Kementerian Pertanian juga terus-menerus menyuplai bibit cabai untuk ditanam petani.

Diharapkan, suplai cabai di pasaran bisa kembali meningkat sehingga harga menjadi normal lagi.

Rian, salah seorang pedagang bumbu masakan, membenarkan bahwa harga cabai memang melonjak, terutama cabai rawit merah. "Naiknya belum lama," ucap dia.

Sejauh ini, konsumen cabai hanya mengeluhkan harga yang melonjak. Sedangkan untuk cabai merah dan hijau, masih relatif tidak ada keluhan karena kenaikan harga hanya berkisar Rp 10 ribu. [jpc]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…