Skip to main content

Kini Giliran Bekasi Menangkap 9 Warga Cina


wartaktual.info -- Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Jawa Barat, menjaring sembilan orang Warga Negara Asing (WNA) asal Cina yang diduga melanggar izin tinggal di wilayah hukum setempat. "Para tersangka ini diduga menyalahgunakan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) di sebuah perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Sutrisno, di Bekasi, Jumat (13/1).

Menurut dia, para WNA itu dijaring dalam kegiatan operasi pengawasan dan penindakan terhadap sejumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sebuah perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Rabu (11/1). Dia mengatakan, kesembilan orang ini diketahui bekerja di perusahaan material bangunan PT Batawang Indonesia, di Jalan raya Serang-Cibarusah, Desa Pasir Randu, RT5/RW9, Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

"Mereka kita amankan saat sedang bekerja di perusahaan tersebut sehingga kita menduga para pekerja asing ini melanggar aturan keimigrasian, dengan gunakan Kitas yang tidak dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi," katanya.

Dikatakan Sutrisno, sebanyak delapan orang diantaranya diduga menggunakan Kitas yang bukan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Bekasi. Kitas tersebut diketahui dikeluarkan oleh kantor Imigrasi lain di wilayah Jabodetabek.
"Satu orang lainnya, didapati menggunakan paspor atau izin tinggal kunjungan saja," katanya.

Hasil pemeriksaan pihaknya, Kitas yang mereka gunakan diduga tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan di perusahaan tersebut. "Karena, Kitas yang dimiliki mereka terdaftar sebagai direktur dan komisaris utama, tapi saat diamankan mereka hanya sebagai pekerja di lapangan," katanya.

Kesembilan pekerja asing itu diketahui telah bekerja rata-rata satu tahun hingga dua tahun. Jika dalam hasil penyelidikan itu didapati unsur pelanggaran, maka akan dijatuhkan sanksi administrasi berupa deportasi, pencekalan atau larangan tinggal di Indonesia.


Sumber : Antara

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…