Skip to main content

Ketua LDK PW Muhammadiyah DKI Jakarta Anggap Kapolda Jabar Mirip Preman



Kemarahan Mohamad Naufal Dunggio, Ketua Lembaga Dakwah Khusus PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) DKI Jakarta, terkait dengan postingan dari akun sosial media milik Humas Polda Jabar.

Kemarahan Naufal akibat Humas Polda Jabar yang memuat postingan jika Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar kecam tindakan FPI Yang Anarkis, “Maksudnya apa ? ingin benturkan FPI dan Muhammadiyah ?” ujar Naufal yang merasa heran dengan Humas Polda Jabar justru dianggapnya ikut memperkeruh suasana.

Menurutnya persoalan yang ditengarai ormas yang menghadang pihak umat muslim di Polda Jawa Barat sudah ingin membenturkan antara rakyat dengan rakyat. Karena menurutnya Kapolda Anton Charliyan sudah keterlaluan.

“Kapolda Jabar dalam menyelesaikan masalah di wilayahnya memakai cara-cara premanisme.” ujarnya kesal. menurutnya kultur polisi itu seharusnya mengayomi, melayani dan melindungi.


“Justru Kapolda menggantinya dengan gaya menghabisi dan memumihangsukan. Ini model pemimpin preman tapi berseragam yang seragamnya justru dibiayai oleh uang rakyat,” sambungnya.

Sementara itu pihak PWM Jawa Barat, melalui Sekretarisnya, Rizal Fadillah, membantah jika PWM postingan dari Humas Polda Jabar. Justru PWM Jabar mendukung langkah yang dilakukan dalam konteks dakwah amar ma’ruf nahi mungkar.

“PW Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengecam pernyataan tindakan FPI tersebut,” ujarnya yang merasa kesal dengan pihak Humas Polda Jabar justru membuat berita bohong.

Sementara itu, postingan terkait dengan berita bohong yang diunggah oleh pihak Humas Polda Jabar sudah dihapus oleh adminnya. Bahkan sore ini, Fancpage Facebook resmi milik Humas Polda Jabar juga dihapus !!, tanpa permintaan maaf sedikitpun. (pb)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…