Skip to main content

Ketahuan, JK: Presiden yang Putuskan Biaya STNK Naik


Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklarifikasi mengenai adanya anggapan bahwa Presiden Jokowi, Menkeu Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, tidak berkoordinasi soal kenaikan tarif pengurusan STNK di kepolisian.

Tidak adanya koordinasi yang baik muncul, setelah Presiden Jokowi mempertanyakan kenaikan itu. Sementara Kapolri dan Menkeu juga mengelak telah mengusulkan. Menurut Wapres Kalla, tidak mungkin tidak terjadi komunikasi antara presiden dengan bawahannya.

“Soal komunikasi pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Kan mereka, polri dan Menkeu mengatakan bahwa hanya mengusulkan. Memang karena itu dalam bentuk PP jadi yang memutuskan Presiden,” kata Kalla, di kantornya, Jumat, 6 Januari 2017.

Sehingga, menurutnya wajar kalau baik Kapolri maupun Menkeu Sri Mulyani, tidak mengakui itu. “Jadi memang pasti bukan polisi yang memutuskan, bukan Menkeu yang memutuskan,” katanya.

Hanya saja, kedua pihak baik Polri maupun Kemenkeu, pasti tahu dengan usulan awal kenaikan tarif ini.

Kapolri juga menurut Kalla, tidak mungkin tidak tahu. Sebab tentu usulan berasal dari instansi itu. Sehingga keduanya berkoordinasi, lanjut Kalla termasuk dengan presiden.

“Walaupun keputusan akhirnya ada di presiden yang menandatanganinya atas usul dari bawah. Begitu jalurnya,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kenaikan tarif pengurusan STNK awal 2017 ini, membuat banyak pihak kaget. Bahkan dianggap keputusan yang mendadak. | VIVA

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…