Skip to main content

Kesaksian Pedri Kasman Muhammadiyah: Ahok Jangan Jadikan Persidangan Sebagai Panggung Membangun Opini Publik



Dakwah Media - Pedri Kasman, Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah menjadi salah seorang Saksi Pelapor dalam sidang lanjutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar di di gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2017).


Seperti diketahui Pedri Kasman mewakili PP Pemuda Muhammadiyah adalah salah satu pihak yang melaporkan kasus Ahok ke kepolisian hingga akhirnya Ahok jadi tersangka.

Berikut pernyataan Pedri atas jalannya sidang yang menurutnya malah digunakan pihak Ahok sebagai panggung opini bukan fokus pada perkara.

"AHOK JANGAN JADIKAN PERSIDANGAN SEBAGAI PANGGUNG MEMBANGUN OPINI PUBLIK"

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bapak Ibu, teman2, alhamdulillah saya PEDRI KASMAN telah bersaksi tadi pagi di persidangan kasus dugaan pidana penodaan agama Islam oleh Ahok jam 9-12 WIB di Aula Kementan sebagai pelapor mewakili Angkatan Muda Muhammadiyah.

Pada intinya kesaksian ini berisi:

1. Bahwa kami melapor berdasarkan pernyataan Ahok dalam video di Kepulauan Seribu, khususnya pernyataan pd menit ke 24.20-24.33 "...dibohongin pakai surat al Maidah 51,macam macam itu. ............dibodohin gitu ya..." Kami merasa tersinggung dg kalimat tsb sebagai ummat Islam. Keimanan kami terusik.

2. Bukti yang kami serahkan berupa satu keping CD yg berisi video lengkap pidato Ahok dg durasi 1 jam 48 menit 33 detik. Bukan penggalan video 13 detik seperti opini yang dibangun Ahok dan pengacaranya.

3. Selanjutnya saya katakan bahwa saya ingin fokus di kalimat tersebut sebagai pokok perkara dugaan penistaan agama. Pertanyaan2 di luar konteks perkara saya menolak untuk menjawab.

4. Banyak pertanyaan dan pernyataan dari pengacara terdakwa yang tidak relevan dengan perkara. Misalnya soal mekanisme yang ada di Pemuda Muhammadiyah, tentang pilkada, kasus Buni Yani, tentang makna pemimpin, termasuk soal tafsir surat al maidah 51. Kami sangat menyayangkan cara cara ini karena hanya menghabiskan waktu untuk hal hal yang tidak perlu. Dan ternyata terindikasi kuat Pihak Ahok memanfaatkan itu untuk membangun opini publik untuk kepentingan politik.

5. Saya tegaskan bahwa saya tidak merasa perlu menafsirkan isi al maidah 51 dalam perkara ini. Karena yang dilaporkan adalah soal pernyataan "dibohongi" dan "dibodohi". Bukan soal isi ayat itu. Soal isi dan tafsir al maidah 51 cukuplah menjadi bahasan di internal umat Islam.

6. Kami meminta Majelis Hakim untuk melakukan penahan terhadap Terdakwa (Ahok) dg alasan: pertama bahwa setiap tersangka kasus penodaan agama selama ini langsung di tahan, kedua ancaman hukumannya 5 tahun penjara sesuai pasal 156a KUHP, ketiga demi menjaga persatuan dan kesatuan, keberagaman dan menghindari konflik sosial.

Demikian kira-kira rangkuman singkat kesaksian saya di sidang kasus Ahok tadi. Semoga info ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pedri Kasman
Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah

(Portalislam)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…