Skip to main content

Jokowi Dinilai Cuek Menyaksikan Banyak Pulau Dikuasi Asing, Netizen : Lapor Donk Ke Megawati


wartaktual.info - Khalayak netizen ramai mengomentari pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perihal 100 pulau di Indonesia telah dikuasai asing.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, ada sekitar 100 pu­lau di Indonesia dikuasai warga negara asing. "Kami sudah ketemu dengan Bu Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti), kita akan menata kepemilikan dan tata ruang di pulau-pulau," kata Sofyan di kantornya.

Menurut Sofyan, terdata sekitar 100 pulau pribadi telah berpindah kepemilikan, tadinya milik warga lokal kini milik asing.

"Ada pulau-pulau yang 100 persen dikuasai (asing). Perlu ditata ulang, karena ada hak publik di pulau-pulau itu, maksimum 70 persen. Investasi asing boleh, tapi hak publik harus dijaga," kata Sofyan.

Dia menambahkan, pemerintah daerah yang memberi izin kepada warga asing mengelola pulau-pulau itu.

"Itu enggak salah, tapi bagaima­na penataan yang benar. Jadi nanti diberikan hak pengelolaan lahan (HPL) untuk kementerian atau in­stansi tertentu," katanya. Misalnya, sambung Sofyan, digunakan untuk konservasi penyu, mercusuar dan lain-lain.

Ada sekitar 13.300 pulau belum tercatat dengan baik sebagai aset negara. Akibatnya, banyak yang di­akui kepemilikannya secara pribadi oleh sejumlah orang.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan malah mempersilakan pihak asing menamai pulau yang menjadi lahan investasi miliknya.

Pengguna Twitter dengan akun @ibnupurna mendukung rencana Menteri Sofyan Djalil. "Karena itu perlu data ulang pulau-pulau tersebut," cuitnya.

Akun @YoseAndri menilai, jika benar pulau-pulau milik Indonesia dikuasai oleh asing, seharusnya pemerintah mengambil alih, bukan sekadar mendata. "Kok didata? Dikuasai balik lagi dong...," usulnya.

Akun @acisonda641 mensinyalir pulau-pulau yang dikuasai asing lebih banyak daripada yang disebutkan Menteri Sofyan. "Itu yang terdata pak, belum yang tidak terdata. Karena banyak pelabuhan atau der­maga tikus digunakan," katanya.

Akun @tatangmu81 mencemooh pernyataan Menteri Luhut yang membolehkan warga negara asing menamai pulau-pulau yang mereka kuasai. "Bahkan bebaskan bikin kampung, bikin negara juga boleh," sindirnya.

"Kebijakan asing boleh mengelola pulau di Indonesia, adalah kebijakan yang tak bijak dan berpotensi membikin masalah bagi kedaulatan bangsa," sambung akun @PrijantoRabbani.

Akun @BaagilHusin mengata­kan, jika penguasaan pulau-pulau di Indonesia oleh asing dibiarkan, akan memberikan pengaruh negatif kepada Indonesia, "Lama-lama hancur Republik Indonesia."

Akun @Sisca2017 juga me­nyampaikan kekhawatiran, "Sangat berbahaya kalau dibiarkan. Bukan saja untuk negara, tapi rakyat di sekitaran pulau itu."

Sindiran disampaikan netizen @AJhun78, "Subhanalloh. Paling jawaban Jokowi, turis yang ingin ngasih ilmu."

Sedangkan, akun @ZakyRMCF berkomentar positif. Menurutnya, pihak asing bisa memberi dampak positif kepada warga lokal, "Berpikir positif aja, mungkin lagi transfer ilmu..."

Akun @elnurch1 menilai, se­mestinya rakyat Indonesia bangga karena pemerintah menemukan fakta ratusan pulau dikelola asing. Sehingga bisa dijadikan rujukan untuk mengambil kebijakan.

"Baca tuh yang lengkap, jangan cuma judulnya. Ini sebetulnya keberhasilan pemerintah mengung­kap yang selama ini tidak terung­kap. Kasus lama," katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai UU No 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, memang mem­buka kemungkinan pemanfaatan pulau oleh orang asing.

"Pasal itu harusnya dianggap se­bagai kelemahan yang perlu segera direvisi, dan bukannya malah diek­sploitasi oleh pemerintah," kata Fadli Zon. (RMOL)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…