Skip to main content

Ini Bukti Kuat Ahok Terlibat Korupsi, Mana KPK?


“Saya kira pimpinan KPK harus segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan penyidik KPK. Hasil pemeriksaan kepada Ahok tidak boleh diabaikan. Komisioner KPK tak bisa lagi berkelit untuk tidak segera menetapkan Ahok sebagai tersangka,” kata pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah kepada Harian Terbit, Kamis (12/1/2017).

Amir  yakin, penyidik KPK tidak akan kesulitan menelanjangi kebobrokan Ahok.  Apalagi kata Amir, berdasarkan data yang dia kantongi, dalam menerbitkan izin pelaksanaan proyek reklamasi, Ahok telah melanggar hukum. Sebab, Ahok diduga telah ‘memeras’ Agung Podomoro Land (APL) dengan cara meminta kontribusi tambahan pada perusahaan tersebut sebesar Rp392,672,527,282 tanpa melalui mekanisme yang semestinya.

Permintaan kontribusi tambahan itu, menurutnya, tidak melalui keputusan Pemprov DKI secara resmi. Namun, hanya dengan menggunakan memo pribadi. "Tanpa dasar hukum yang jelas, Ahok meminta kontribusi tambahan kepada APL sebesar Rp300 miliar," ungkapnya.

Kesalahan selanjutnya, kata dia, anggaran tersebut tidak dimasukkan terlebih dahulu ke APBD DKI, tetapi langsung digunakan untuk mengerjakan 13 proyek Pemprov DKI.

Dengan demikian, menurut Amir, KPK tak punya alasan apapun untuk menunda-nunda menetapkan Ahok sebagai tersangka. "Sebab tanpa payung hukum. Rp1 rupiah pun Ahok telah melakukan korupsi, dia bisa dijerat dengan pasal berlapis, kena gratifikasi dan juga pemerasan," jelas Amir.

Belum lagi, tambah dia, penggunaan dana tersebut juga tidak pernah melalui mikanisme yang semestinya, termasuk proyek-proyek tersebut dilaksanakan tanpa proses lelang.

"Untuk memuluskan keinginannya, Ahok juga menekan DPRD untuk memasukkan tambahan kontribusi dalam Raperda Zonasi. Tapi, untungnya DPRD cerdas sehingga mereka tidak mau," beber Amir.


Jadi, lanjutnya, apa yang dilakukan Ahok tersebut jelas merupakan penyalahgunaan wewenang, termasuk di dalamnya melanggar aturan. “KPK mau nunggu apa lagi? Sekarang tinggal keberanian dan kejujuran KPK," cetus Amir.

Agung Sedayu

Disisi lain, lanjut Amir, adanya bantuan dari pengembang raksasa PT Agung Sedayu Group sebesar Rp220 miliar kepada Pemprov DKI kian luput dalam catatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Padahal, bantuan tersebut telah menjadi fakta persidangan yang disampaikan langsung oleh Chairman PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan), saat menjadi saksi untuk persidangan terdakwa suap anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi pada Rabu (27/7) lalu.

"Dana Rp220 miliar dari Aguan kepada Pemprov DKI adalah fakta persidangan dan tidak terbantahkan lagi. Jadi masyarakat wajib tahu penggunaan dana itu, karena sejauh ini tidak pernah dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI," kata‎ dia.

Amir menjelaskan, jika tidak tercatat dalam APBD maka akan sulit untuk diaudit. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan menemui hambatan dalam memeriksa anggaran tersebut. "Kalau sudah begini kami menyarankan aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian lah yang harus turun tangan," ujar Amir.

Diterangkan Amir, dana dari Agung Sedayu hanya salah satu kasus saja. Berdasarkan catatannya, masih terdapat sederet kasus lainnya. Terutama, menyangkut dana yang berbentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan di tanah air.

"Namun untuk sementara kami sampaikan yang dari Agung Sedayu dulu karena sudah menjadi fakta persidangan," terang Amir.

Lebih jauh Amir sekaligus mendesak agar DPRD DKI Jakarta juga tidak tinggal diam. Pihak DPRD DKI, kata dia, harus menggunakan hak bertanya dengan memanggil pihak- pihak terkait.

Kemudian Plt Gubernur, Soni Sumarsono juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan ini.

"Semua pihak berkepentingan untuk menjadikan pengelolaan keuangan DKI yang bersih dan transparansi," tegasnya.

Sembrono

Sementara itu, ‎Ketua Presidium Pro-Demokrasi (ProDem), Andrianto, menilai kasus reklamasi di Pantai Utara Jakarta adalah bukti kebijakan Ahok yang sembrono.

"Saya rasa reklamasi Jakarta sebuah keniscayaan dari gunung es, kebijakan Ahok yang sembrono. Jelas Ahok sudah berapologi tentang proyek reklamasi yang tidak ada dasar hukumnya, wong perda-nya masih dibahas," kata Andrianto, saat dihubungi di Jakarta,

Andrianto mengatakan, semua itu bisa tuntas jika pimpinan KPK komitmen dengan janjinya yang menyebut kasus reklamasi merupakan grand corruption.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…