Skip to main content

Ini Bukti Bukan FPI yang Bakar Markas GMBI


Dakwah Media - Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Front Pembela Islam (FPI) sepakat berdamai setelah dimediasi oleh Polres Bogor. Kapolres Bogor AKBP AM Dicky mengatakan kedua pihak sepakat ketegangan di antara kedua pihak tak terulang kembali.

"Insya Allah semua sudah sepakat, semua berbesar hati. Saya yakin tidak akan terulang kembali. Karena untuk itu silaturahmi pun kita jaga," Dicky kepada wartawan usai pertemuan antara GMBI dan FPI di Polres Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/1/2017).

Sementara itu, Ketua GMBI Bogor Sambas Alamsyah mengapresiasi inisiatif polisi yang meminta kedua pihak untuk bertemu. Meski begitu, proses hukum atas pelaku pembakaran markas GMBI itu akan terus dikawal.

"GMBI begitu mengapresiasi dengan aparat kepolisian, Danrem, Korem, juga FPI dan juga beberapa tokoh masyarkat. Di sini kami sangat apresiasi dengan duduk bersama artinya memang diakui bukan FPI yang melakukan itu," ucap Sambas.

"(Proses hukum) GMBI akan mengawal sampai tuntas sampai ada tersangka," imbuhnya. 

Kemudian dari pihak FPI Bogor yang diwakilkan Ketua DPC FPI Cibinong Burhanudin membantah pihaknya terlibat aksi anarkis tersebut. Insiden pembakaran markas GMBI itu, Burhanudin menambahkan bukan atas intsruksi FPI.

"Dari Front Pembela Islam sebenarnya tidak ada hal yang menyangkut indikasi pengrusakan apapun atau pembakaran terhadap GMBI. Namun semunya itu secara responsif tidak ada indikasi dari FPI. FPI pun tidak memerintahkan ataupun menginstruksikan sperti itu. Itu secara tiba-tiba secara responsif," ucap Burhanudin.

Pertemuan antara FPI dan GMBI digelar secara tertutup di Polres Bogor sekitar pukul 14.30 WIB. Selain FPI dan GMBI, hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Bogor AKBP AM Dicky, Komandan Korem 061/Suryakancana, Kolonel Inf Mirza Agus dan Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Adji juga hadir. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Front Pembela Islam (FPI) sepakat berdamai setelah dimediasi oleh Polres Bogor. Kapolres Bogor AKBP AM Dicky mengatakan kedua pihak sepakat ketegangan di antara kedua pihak tak terulang kembali.

"Insya Allah semua sudah sepakat, semua berbesar hati. Saya yakin tidak akan terulang kembali. Karena untuk itu silaturahmi pun kita jaga," Dicky kepada wartawan usai pertemuan antara GMBI dan FPI di Polres Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/1/2017).
Sementara itu, Ketua GMBI Bogor Sambas Alamsyah mengapresiasi inisiatif polisi yang meminta kedua pihak untuk bertemu. Meski begitu, proses hukum atas pelaku pembakaran markas GMBI itu akan terus dikawal.

"GMBI begitu mengapresiasi dengan aparat kepolisian, Danrem, Korem, juga FPI dan juga beberapa tokoh masyarkat. Di sini kami sangat apresiasi dengan duduk bersama artinya memang diakui bukan FPI yang melakukan itu," ucap Sambas. 

"(Proses hukum) GMBI akan mengawal sampai tuntas sampai ada tersangka," imbuhnya.

Kemudian dari pihak FPI Bogor yang diwakilkan Ketua DPC FPI Cibinong Burhanudin membantah pihaknya terlibat aksi anarkis tersebut. Insiden pembakaran markas GMBI itu, Burhanudin menambahkan bukan atas intsruksi FPI.

"Dari Front Pembela Islam sebenarnya tidak ada hal yang menyangkut indikasi pengrusakan apapun atau pembakaran terhadap GMBI. Namun semunya itu secara responsif tidak ada indikasi dari FPI. FPI pun tidak memerintahkan ataupun menginstruksikan sperti itu. Itu secara tiba-tiba secara responsif," ucap Burhanudin.

Pertemuan antara FPI dan GMBI digelar secara tertutup di Polres Bogor sekitar pukul 14.30 WIB. Selain FPI dan GMBI, hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Bogor AKBP AM Dicky, Komandan Korem 061/Suryakancana, Kolonel Inf Mirza Agus dan Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Adji juga hadir.[tic

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…