Skip to main content

Hariman Siregar Heran Pemerintah Paksakan Infrastruktur Di Tengah Masa Krisis


Dakwah Media - Direktur Indemo Hariman Siregar mengkritik pemerintah yang tidak mengubris krisis sebagai acuan yang lebih masuk akal ketimbang memaksakan diri membangun proyek-proyek infrasruktur yang belum jelas sumbernya. Kritik ini disampaikannya saat menyampaikan orasi politik pada acara 17 Tahun Indemo dan 43 Tahun Peristiwa Malari 1974 dan diskusi bertajuk "Kebangkitan Populisme"  yang digelar di Mawar Conference, Balai Kartini, Minggu (15/1).

Sebagai aktivis, Hariman melihat banyak hal yang belum sesuai harapan. Setelah reformasi, kalangan aktivis sebemarnya meyakini demokrasi di Indonesia akan berjalan ideal jika didukung infrastruktur kuat.

Infrastuktur yang dimaksud yakni rule of law, civil society yang mandiri dan keberadaban, kebebasan pers yang tidak menghamba kepada segelintir pemilik, dan partai politik yang melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya.

"Namun dari empat struktur itu tidak ada satu pun yang jalan," tegas Hariman.

Sebaliknya, yang tersisa saat ini hanya struktur dan kultur. Namun karena tidak adanya dukungan infrastruktur politik yang memadai, struktur demokrasi yang tersisa dalam banyak hal tidak memiliki korelasi langsung dengan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat luas. 

"Struktur yang tersisa hanya menghamba kepada kepentingan diri sendiri. Makanya, tidak mengherankan jika sumber daya yang semestinya memperkuat demokrasi kini berlomba-lomba duduk di struktur," kata Hariman lagi.

Begitu pula kultur politik. Dia mengatakan kultur ini seharusnya didukung infrastrukrur demokrasi yang kuat pula. Namun hal itu tidak terjadi. Akibatnya, leadership yang kuat tidak terjadi.

Kecakapan dan integritas dikalahkan oleh maraknya politik pencitraan dan politik uang. Dari fenomena ini muncul elit penyelenggara negara yang seakan-akan menjadi pemimpin yang hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi tanpa mengerti secara utuh gambaran besar yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Bahkan untuk menjaga stabilitas politik pemerintah mengakomodasi kepentingan dengan membentuk struktur-struktur baru.

"Banyak badan-badan baru yang dibentuk. Akibatnya 30 persen anggaran negara hanya untuk membiayai gaji dan pengeluaran rutin," jelas Hariman.

Padahal di sisi lain, terjadi krisis ekonomi dunia yang eksesnya sangat luar biasa.

"Tapi sayangnya krisis tidak pernah digubris oleh pemerintah untuk djjadikan acuan kebijakan dibuat agar lebih masuk akal . Justru ditengah krisis ekonomi dunia,  pemerintah membangun infrastruktur yang tidak jelas sumber dananya," tegasnya. [rol

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…