Skip to main content

Habib Rizieq Kaget, Tesis S2 Miliknya di Universitas Malaya ternyata Dipolisikan


Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab hari ini memberikan keterangan atas pelaporan Sukmawati Soekarnoputri dengan tuduhan penodaan Pancasila. Habib Rizieq hadir  menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (12/1/2017).

Habib mulai diperiksa sekira pukul 10.00 WIB. Namun, pada pukul 12.00 WIB, ia sempat keluar dari ruang pemeriksaan untuk menunaikan shalat dan menyempatkan diri memberikan keterangan pada wartawan.

"Pemeriksaan belum selesai. Paling tidak baru setengah jalan. Yang perlu saya sampaikan, saya sangat terkejut ternyata melalui pemeriksaan tersebut yang dipersoalkan adalah tesis ilmiah S2 saya tentang Pancasila," ungkap Habib Rizieq, seperti dilansir Sindonews.com.

"Kenapa saya katakan terkejut? Karena ini merupakan krimininalisasi tesis ilmiah saya, tesis ilmiah itu yang sudah diuji secara akademik dan dinyatakan lulus cumlaude itu tidak boleh untuk dikriminalisasi," jelasnya.

Dalam tesisnya, Habib Rizieq mengaku membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Yang dikritik olehnya adalah rumusan Pancasila, bukan Pancasila itu sendiri.

Tesis itu merupakan syarat untuk lulus dari kuliah S2 di University of Malaya, Malaysia, dengan judul "Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia." Dalam salah satu babnya ada tentang sejarah Pancasila.

"Di situ saya melakukan kritik kepada kelompok-kelompok yang mengatakan Pancasila itu lahir 1 Juni 1945. Saya memperkuat pendapat bahwa Pancasila itu lahir sebagai konsensus nasional pada 22 Juni 1945. Tapi tidak kita pungkiri bahwa pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara," tuturnya.

"Tapi ada hal yang perlu diingat bahwa redaksi usulan yang diajukan oleh Bung Karno itu di dalam Pancasila yang disusun Soekarno, sila Ketuhanan itu ada di sila terakhir, sila kelima, dan ini ditolak oleh ulama yang ikut serta dalam sidang BPUPKI. Di sana ada KH Wahid Hasyim (pendiri NU), Abdul Kahar (Muhammadiyah), Agus Salim (Syarikat Islam)," bebernya.

Bung Karno pun menerima kritik itu dan akhirnya disepakati sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama.

"Artinya apa di sini? Yang saya kiritik adalah rumusan Pancasila yang diajukan, diusulkan Soekarno. Saya tidak menghina Pancasila, saya tidak mengkritik Pancasila sebagai dasar negara. Yang saya kritik usulan Bung Karno, itu yang saya kritik," tegasnya.

"Kedua yang saya kiritk, saya tidak terima kalau kelahiran Pancasila itu dinisbahkan tanggal 1 Juni 1945. Yang betul adalah 22 juni 1945. Kenapa? Karena pada tanggal 1 juni masih berupa usulan, belum disepakati oleh para pendiri bangsa," sebut Habib Rizieq.

"Pada tanggal 22 Juni itu menjadi konsensus nasional yang kemudian diperbaiki pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana sila pertama yang berbunyi Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya diperbaiki menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," paparnya lagi.

Soal tesisnya itu, ia kemudian melakukan sosialisasi dalam kegiatan ceramah. Tapi hal itu kemudian dipermasalahkan.

Rekaman ceramah dipotong menjadi dua menit lebih dari total ceramah dua jam lebih. Isi ceramahnya itu dipandang sebagai penodaan terhadap Pancasila dan dilaporkan ke polisi.

"Justru saya balik tertanya. Ada apa ceramah saya yang dua jam dipotong dua menit oleh Sukmawati, ada apa? Ini ada niat apa?" cetus Habib Rizieq.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…