Skip to main content

Gema Pembebasan DIY Serukan Ganti Rezim Ganti Sistem, Tegakkan Syariah dan Khilafah


Selain membawa beberapa poster yang bertuliskan isi-isi dari kado pahit Rezim Jokowi-JK di awal tahun 2017. Tuntutan Utama dari Gema Pembebasan D.I Yogyakarta ini terlihat pada Spanduk Utama yang mereka gelar “Kado Pahit 2017: BBM, TDL, Pajak, Sembako, semua naik! Bukti Rezim Jokowi-JK Pengkhianat Rakyat, Ganti Rezim-Ganti Sistem! Tegakkan Syariah & KHILAFAH!!”

Irfan Mengungkapkan bahwa “Kenaikan harga harga kebutuhan pokok, kenaikan tarif pajak, pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta defisit anggaran negara yang membuat kondisi rakyat melarat dan negara sekarat adalah dikarenakan selama 2 tahun kepemimpinan Jokowi – JK, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang pro terhadap kapital asing dan asengyang berangkat dari paradigma liberalism dalam seluruh lini (ekonomi, politik, hukum, dsb), hal ini menunjukkan rezim penguasa saat ini tak berbeda jauh dengan rezim sebelumnya, yakni rezim neolib yang berlindung dibalik citra ‘” berakar dari paradigma liberalism dalam seluruh aspek (ekonomi, politik, hukum, dsb) wong cilik’ namun menindas rakyat cilik!”

“Data Statistik menunjukkan Rasio Gini Indonesia saat ini menyentuh angka 0,43 artinya apa? Ini artinya 43% kekayaan negeri ini dikuasai oleh 1% orang saja, inilah bukti bahwa ekonomi negeri ini di atur dengan kapitalisme yang membuka ruang bagi kepemilikan Individu terhadap Kekayaan Negeri ini selebar-lebarnya”, Cetus Bung Tahir perwakilan Mahasiswa UAD.

“Negeri kita kaya, minyak kita melimpah, lahan kita subur, emas kita punya tapi sayang emas kita dikuasai Fripot dipapua, saudara-saudara saya akan sebutkan ciri-ciri nergara pemalas setidaknya tiga hal; 1.kerjaannya memalak rakyat yang tak ubahnya seperti preman-preman di pasar dengan sumber pendapatan negara dari pajak lebih dari 80%, mwka pemeritah mengapuskan subsidi untuk rakyatnya, harga BBM naik, biaya TDL, dan biaya administrasi STNK dan BPKBpun naik, 2. Kerjaannya menghutang sedangkan hutang Indonesia sekarang mencapai Rp 4.215,6 Triliun. Jadi negeri ini belum sepenuhnya merdeka karna hasil kekayaan alam kita bukan dinikmari anak bangsa sendiri melainkan para asing dan aseng.” Pungkas Baim, Orator Ulung dariKampus STEI Hamfara.

Aidul mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Dalam Orasinya mengatakan bahwa” solusi dari permasalahan semua ini yaitu hanya 2 kata, yakni; penerapan syariah islam yang Rahmatan lil’aalamiin dalam bingki Khilafah, mengingat bahwa masyakat Indonesia khsususnya Yogyakarta adalah mayoritas muslim, dimana penerapan Syariah dan Khilafah tidak hanya mengurusi kemaslahatan kaum muslimin tetapi juga untuk non muslimin.  Beliau menegaskan kepada warga Yogyakarta, “tidak perlu takut dengan kata Khilafah sebab Khilafah ada kaitannya dengan kesultanan Yogyakarta, siapa pun warga yogyakarta yang menolak Khilafah, berarti mereka tidak memahami tentang sejarah kesultanan Yogyakarta”. Kesultanan Yogyakarta berdiri dibawah mandat Kekhilafaan Turkey Usmani. Ini menunjukan  bahwa yoyakarta merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Khilafah yang perna Berjaya selama tigak belas abad.” 

Ditengah khidmatnya Aksi yang sedang berlangsung, 3 orang (Bung Vier, Bung Sani & Bung Aziz) selaku perwakilan dari peserta Aksi juga melakukan Audiensi kedalam gedung DPRD DIY untuk menyampaikan pernyataan sikapnya terkait “Kado pahit Rezim Jokowi-JK” tersebut. Dikarenakan para Wakil Rkyat sedang melakukan kunjungan Kerja ke Jakarta, perwakilan dari peserta aksi tersebut disambut oleh pihak Humas Kantor DPRD DIY. & Press Release Gema Pembebasan akhirnya diterima oleh Humas Kantor DPRD DIY untuk disampaikan ke Wakil Rakyat yang harapannya bisa diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Di penghujung acara Aksipun di tutup dengan Pernyataan Sikap Gema Pembebasan atas Kado Pahit Rezim Jokowi-JK” [GP_Jogja]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…