Skip to main content

Charles Mengelak dan Bantah Sebut TNI Lebay


wartaktual.info - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan TNI lebay dalam kasus pelecehan Pancasila yang dilakukan Australian Defence Force. Hal ini untuk membantah berita yang menyatakan dirinya meminta TNI tidak lebay terkait pembatalan kerja sama pertahanan TNI dengan Australia.

"Saya tidak pernah berkomentar TNI lebay terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum prajurit Australia itu, justru saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR melakukan fungsi dan tugas saya mengingatkan TNI agar selalu konsisten taat aturan," kata Charles di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Dia mengatakan, dirinya juga dapat memahami kekesalan yang dirasakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan seluruh jajaran TNI atas pelecehan ideologi negara oleh oknum prajurit Australia. Namun, Charles berharap negara harus tegas terhadap kasus pelecehan Pancasila yang terjadi di dalam negeri dan dilakukan oleh oknum yang anti-Pancasila, NKRI, dan simbol-simbol negara lainnya.

"Namun, dalam hubungan antarnegara permasalahan harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma dan aturan diplomasi yang berlaku. Saya melihat adanya potensi pelanggaran UU dalam hal pembatalan hubungan kerja sama pertahanan dengan Australia," ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tetang Perjanjian Internasional disebutkan pembatalan kerja sama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang menteri atau presiden, bukan oleh Panglima TNI. Karena itu, menurut dia, dirinya sebagai anggota Komisi I DPR menunaikan kewajiban untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mitra kerja, termasuk TNI.

"Selain itu, saya juga menegaskan bahwa TNI merupakan salah satu angkatan perang terbaik di dunia yang harus berpegang pada aturan yang berlaku, karena publik berharap banyak agar institusi itu bisa menjadi garda terdepan melindungi NKRI dan Pancasila," katanya.

Charles berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait hal ini dan ia menyatakan rasa hormat bagi seluruh prajurit TNI yang setia menjaga NKRI.

Sumber : Teropong

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…