Skip to main content

Catat! Penyerang Markas GMBI Ternyata Bukan Anggota FPI


Polres Bogor menahan 12 orang simpatisan Front Pembela Islam (FPI) Bogor. Mereka terlibat kasus pembakaran kantor sekrtariat Gerakan Masyarakat Bawah Indonsia (GMBI) di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebanyak 12 orang yang ditahan itu berasal dari 20 orang yang sebelumnya ditahan. Lima di antaranya masih berusia di bawah umur, yaitu usia 16 dan 17 tahun.

"Pelaku kita kenakan pasal 170 dan 187 KUHP. Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, gelar perkara. Yang dipulangkan karena tidak memenuhi unsur (penahanan)" kata Kapolres Bogor, AKBP AM Dicky saat dikonfirmasi Sabtu (14/1).

Dia menambahkan, setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan FPI Cibinong, Bogor, ditegaskan bahwa yang melakukan pengrusakan atau pembakaran bukan anggota atau pengurus FPI, melainkan pihak yang merasa simpati alias simpatisan. Polres Bogor, kata dia, hanya akan menangani proses hukum.

"FPI tidak tahu-menahu. Jadi kami tidak bisa menyimpulkan itu anggota atau bukan, tapi yang jelas kami hanya menangani masalah hukumnya saja. Jadi mereka merasa marah mendengar isu yang beredar, termasuk isu penusukan dan segala macam. Dari ormas manapun akan diproses sesuai hukum berlaku," jelasnya.

Menurut Dicky, pemeriksaan diikuti secara kooperatif. Pihaknya juga melakukan pendampingan, khususnya kepada usia di bawah umur. Bahwa berani bertindak, harus pula berani bertanggung jawab.

Dia menambahkan, seluruh pihak menyesalkan tindakan pengrusakan ini. Dia mengimbau seluruh masyarakat dapat menahan diri dan senantiasa menjaga kondusivitas dan ketertiban wilayah Kabupaten Bogor.

Kemudian meminta masyarakat lebih hati-hati dalam menerima, mencerna informasi.

"Karena sekarang itu banyak hoax yang untuk menciptakan keadaan tertentu. Kalau dapat berita, teliti sumbernya, valid atau tidak, dari wartawam kredibel, berizin dan berkode etik atau tidak," tambahnya.
sumber : jawapos

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…