Skip to main content

Aneh, Tokoh LUIS Dikenakan Pasal untuk Pencuri, Copet dan Begal


Dakwah Media - Rekontruksi Kasus Pelanggaran Social Kitchen, Solo, yang menyeret tokoh Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) diwarnai lambaian tangan Humas LUIS, Endro Sudarsono. Setidaknya ada 11 orang yang didatangkan dari Polda Jawa Tengah (Jateng) dalam rekontruksi tersebut.

“Ya, Assalamu’alaikum,” sapa Endro pada wartawan yang hadir sambil melambaikan tangan, karena kedekatannya dengan banyak wartawan di Solo, Rabu (11/1/2017).

Sejurus kemudian wartawan yang sudah dilokasi sejak pukul 10:00 WIB langsung mengabadikan gambar Endro melambaikan tangan.

Di sela rekontruksi Endro sempat cerita dengan wartawan tentang tuduhan pasal yang dikenakan terhadap tokoh LUIS. Dia mengatakan bahwa tokoh LUIS dikenakan pasal 169 tentang permufakatan jahat, dimana tafsir pasal 169 adalah teruntuk pelaku kelompok pencuri, copet dan begal.

“Saat proses BAP, tuduhan pasal pengerusakan setelah diproses kita tidak ada. Penganiayaan juga tidak ada. Cuma kita agak kaget satu pasal permufakatan jahat, penyidiknya juga ngomong, kowe tak idukke mas pasale ora 170 ning 169 permufakatan jahat. Lha iki sing nglaporke yo sopo? (Kamu tak turunkan mas pasalnya, bukan 170 tapi 169 permufakatan jahat. Lha ini yang melaporkan siapa?),” katanya.

“Tafsir pasal 169 itu untuk kelompok pencuri, copet, begal. Lah iki LUIS kok dingonokke, critone ngono (lha ini LUIS dibegitukan, ceritanya seperti itu),” imbuhnya.

Selain Endro, rekontruksi yang memakan waktu lebih dari dua jam itu, diikuti oleh Ketua LUIS, Edi Lukito, Yusuf Suparno, Salman Al Farisi, dan Joko Sutarto.

Tersangka lainnya yakni Ranu Muda, Laksito, Sri Asmoro Eko Nugroho, Kombang Saputra, Yudi Wibowo dan Margiyanto. Kesemuanya mengenakan kaos warna biru dengan papan nama masing-masing. [pmc]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…