Skip to main content

Ahok Bohong, Sebut Proyek RPTRA Murni CSR, Nyatanya Pakau APBD 2016, RP. 151,6 Miliar


Dakwah Media - Dalam debat yang dilakukan oleh KPUD DKI Jakarta, Jumat (13/1) kemarin malam, petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sangat bangga ketika memaparkan “ngelesnya” pembangunan yang sudah dilakukan.

Salah satunya adalah pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang diangapnya sebagai sebuah hasil pencapaianny selama menjbat sebagai Gubernur DKI.

Namun hasil pekerjaan tidak disebutkan oleh Ahok, karena salah satu bangunan di RPTRA Pinus Elok wilayah Cakung Jakarta Timur, mengalami kerusakan parah pada bagian atapnya.

Proyek yang menggunakan dana APBD tahun 2016 ini, terpaksa harus diperbaiki kembali oleh Plt. Gubernur Soni Sumarsono.

“Ada kekeliruan, karena tidak ada batang tarik untuk penahan kerangka, makanya ambruk. Ini harus diubah memakai bayang penahan,”ujar Kasudin Perumahan dan Gedung Pemkot Jakarta Timur. Ujang Zenudin, ketika itu.

Namun dalam debat Ahok ternyata berbohong lagi. Ahok sempat mengatakan jika pembangunan RPTRA murni menggunakan dana CSR, namun kenyataannya tidak, karena semua pembangunan RPTRA di wilayah lima Kota Administrasi KotaJakarta menggunakan dana APBD Rp. 151,9 milyar.

“Kalau tidak memaki pasti berbohong, itulah Ahok,” ujar Abdullah Kelrey Ketua Indonesia Youth Solidarity. Dan Dullah meminta agar BPK membongkar dana CSR yang di klaim Ahok dipakai untuk pembangunan 70 RPTRA yang sudah di resmikan.

Dalam sebuah web milik Ahok-Djarot, mereka mengklaim Bahkan RPTRA yang dibangun dengan dana Rp. 151,9 milyar dari 70 yang diklaim sudah diresmikan, masih ada sekitar 118 buah RPTRA yang belum diresmikan.

Menurut Dullah, dalam lama milik lpse.jakarta.go.id terlihat jelas jika proyek RPTRA tersebut sudah selesai lelang, dan menggunakan dana APBD DKI Jakarta. [pbc]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…