Skip to main content

waw, ternyata Kedubes Inggris Cuma Bayar Sewa Rp63 Ribu per Tahun Tanah Negara



Lahan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, ternyata milik pemerintah pusat. Kedubes Inggris hanya membayar sewa sebesar Rp63.984 per tahun.

Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin, Jumat (9/12), status lahan itu bukan hak milik, namun hanya hak pakai yang dipegang Kedutaan Besar Inggris.

Sejak awal, uang sewa yang dibebankan sebesar Rp63.984 per tahun berdasarkan nilai jual objek pajak saat itu. "Akan ada peninjauan setiap 10 tahun sekali," kata Djafar kepada CNNIndonesia.com.

Hak tersebut diberikan pemerintah pusat pada tahun 1961. Mendapat pinjaman tanah, Kedubes Inggris wajib membayar sewa setiap tahunnya pada pemerintah.

Menurut Djafar, jumlah uang sewa yang harus dibayarkan itu tercantum di lembar ketiga sertifikat hak pakai yang dikeluarkan BPN.

Namun faktanya, sampai sekarang, peninjauan harga sewa tidak pernah terjadi. Pembayaran uang sewa juga tidak pernah dilakukan dan tagihan juga tidak pernah dilayangkan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membeli lahan tersebut seharga Rp500 miliar menggunakan APBD 2016. Namun belakangan batal lantaran diketahui status kepemilikannya tidak jelas.

Saat ini Pemprov masih menunggu payung hukum yang jelas. Apalagi tahun 2016 tinggal tersisa beberapa hari lagi.

Pemprov DKI, menurut Djafar, juga belum bisa memastikan apakah akan mengajukan penggunakan lahan itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau akan tetap menganggarkan pembelian tahun anggaran 2017.


Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan, jika benar tanah yang didapat Kedubes Inggris itu adalah dari pinjaman pemerintah pusat, seharusnya dikembalikan jika memang tak digunakan lagi.

Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembelian lahan itu. Jika memang harus ada pembayaran atas tanah tersebut, menurut Saefullah, harus ada payung hukum.

Rencana pembelian lahan itu dinyatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia ingin memanfaatkan lahan itu untuk kantor pusat komunikasi gawat darurat dan taman aspirasi bagi pengunjuk rasa.

Akhir tahun lalu, Ahok sempat bertemu dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik guna membahas pembelian lahan. Ketika itu, Pemrov DKI Jakarta memutuskan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta untuk membeli lahan tersebut untuk dijadikan lahan publik.

"Jadi seluruhnya Rp500 miliar, mereka sepakat menjual pada DKI," kata Ahok ketika itu.

Gedung di atas lahan itu kni tak ditempati lagi sejak Kedubes Inggris pindah ke kawasan Kuningan sejak 25 Juni 2013. (cnn)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…