Skip to main content

Waspada, Dot Bayi Juga Mengandung Zat Berbahaya Loch Bun...


Dot dan teether selalu diandalkan para ibu saat bayi mulai tumbuh gigi. Rasa gatal dan tidak nyaman biasanya muncul dan membuat bayi menjadi rewel.

Namun penelitian terbaru mengungkap sebagian besar merek dot dan teether ternama mengandung zat kimia yang justru bisa merusak hormon. Penelitian dilakukan oleh American Chemical Society (ACS).

Dari hasil penelitiannya, terungkap jika 100 persen produk dot yang beredar di pasaran mengandung Bisphenol A (BPA), Bisphenol S (BPS) atau Bisephenol F (BPF), yang diketahui bisa mengganggu stabilitas hormon.

Sebagian besar juga terbukti mengandung paraben, dan antimikroba seperti triclosan dan triclocarban. Tim dari ACS melakukan penelitian terhadap 59 produk dot dan teether yang berbentuk gel dan plastik biasa.

Dari beberapa produk yang dituliskan BPA-free atau non-toxic, ada yang mengandung BPA. Zat beracun yang sering disebut endocrine-disrupting chemicals (EDCs) ini juga banyak ditemukan dalam produk sehari-hari, seperti produk plastik, mainan dan kosmetik.

BPA dan EDCs ini diketahui bisa menimbulkan masalah saraf dan kelainan perilaku seperti autisme dan ADHD. Termasuk bisa berpengaruh buruk pada level IQ. Pada tahap yang lebih lanjut bisa memanipulasi hormon dan memicu kanker, diabetes, infertilitas pada pria dan endometriosis.

Saat ini Food Drugs Administration (FDA), US yaitu badan pengawasan obat dan makanan Amerika Serikat sedang melakukan investigasi menyeluruh terkait produk-produk yang mengandung BPA. Nantinya hasil investigasi akan digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih ketat terkait produk plastik terutama untuk bayi dan anak-anak.

Sumber: dream

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…