Skip to main content

Waduh, APBD DKI Mengalami Perubahan?


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2017 mengalami perubahan nilai dari Rp 70,4 triliun menjadi Rp 70,19 triliun. Perubahan tersebut dikarenakan, adanya pengurangan penganggaran dari MRT sebesar Rp 230 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pada awalnya konsep masuk APBD kepada DPRD DKI adalah sebesar Rp 70,1 triliun. Jumlah tersebut bertambah setelah ada penambahan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 105 miliar serta adanya kenaikan retribusi rusun sebesar Rp 27 miliar, sehingga jumlahnya menjadi Rp 70,4 triliun.

"Waktu kemarin kami keluar dari Badan Legislasi Daerah (Balegda), kami bilang Rp 70,4 triliun. Ternyata, ada yang belum dieksekusi, ini ada pengurangan dari MRT sebesar Rp 230 miliar setelah itu dikurangi, maka, total APBD DKI 2017 menjadi Rp 70,19 triliun," ujar Saefullah di Balai Kota, Kamis (15/12).

Pengesahan APBD DKI 2017 itu sendiri, kata dia, masih menunggu paripurna yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 mendatang. Setelah paripurna, lanjut Saefullah, pihaknya akan memberikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk dievaluasi.

"Mudah-mudahan evaluasinya tidak terlalu berat karena kami sudah bahas sangat detail APBD ini dengan arahan Kemdagri sehingga tingkat error-nya boleh dikatakan kecil," katanya.

Dengan demikian, lanjut Saefullah, pihaknya berharap evaluasi tidak lama dan hanya 15 hari saja sehingga dalam tiga hari evaluasi dari Kemdagri sudah selesai. Kemudian pihaknya membuat persetujuan ke DPRD baru kemudian APBD tersebut bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Insya Allah, akhir Desember DKI sudah punya Perda APBD. Jadi di Januari, rencananya tanggal 2 atau 3, akan ada pelantikan dan pengukuhan, mungkin lebih besar pengukuhan pejabat baru dengan struktur organisasi pemerintahan daerah yang baru," pungkasnya.

Sumber: beritasatu

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…