Skip to main content

Umat Islam Melawan Propaganda Media Mainstream



KEBANGKITAN umat Islam secara politik setelah munculnya kasus penistaan agama menunjukkan bahwa umat Islam memiliki cara pandang yang berbeda dengan media mainstream. Umat Islam ingin menunjukkan identitas mereka dengan melawan hegemoni atas ide, gagasan dan pemikiran.

Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia memiliki identitas politik, ekonomi dan budaya tersendiri. Sikap otoriter pemerintahan Jokowi dengan dukungan media mainstream yang telah melakukan hegemoni atas opini publik sesungguhnya adalah untuk mempolarisasi kekuatan umat Islam dan kelompok nasionalis dengan menciptakan makna baru ke dalam identitas kultur dan gerakan yang sejatinya tidak demikian. Inilah yang disebut dengan imperialisme informasi.

Kita bisa melihat media masa mainstream selalu memberi perspektif baik pada kelompok Islam yang mendukung sekulerisme dan liberalisme. Sebaliknya memberi perspektif buruk (framing) untuk kelompok Islam yang menentang sekulerisme dan liberalisme. Menghadapi pemerintahan otoriter dan hegemoni informasi, umat Islam meyakini bahwa sejarah umat Islam di Indonesia merupakan sumber identitas politik, ekonomi dan sosial yang tidak akan pernah hilang.


Sejak kemunculan kasus penistaan agama, keresahan umat dihadapi secara sporadis dan mereka berikhtiar sendiri dan berkelompok tanpa komando. Ghiroh perlawan ini mendorong mereka menjadi cyber army tanpa komando dan tanpa bayaran. Ternyata ikhtiar itu sangat efektif dalam melawan dominasi dan hegemoni media mainstream di medsos. Saat ini apapun yang dilemparkan kepada umat Islam di medsos akan menjadi bola api liar dan menyerang balik.

Semakin jauh tindakan otoriter pemerintahan Jokowi dengan dukungan propaganda makar oleh media mainstream, maka secara cepat dan spontan akan direspon dengan meleburnya batas-batas antara kelompok Islam  ke dalam sebuah gerakan perlawanan umat yang masif. Salah satunya bisa dilihat dari benih-benih aksi boikot kepada produk atau jasa tertentu kini menjadi fenomena di medsos. Bukan tidak mungkin jika aksi boikot meningkat menjadi aksi pembangkangan sipil.[rmol]

Oleh: Gde Siriana

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…