Ilustrasi

 Sejumlah ulama, pimpinan ormas Islam, purnawirawan jenderal, dan tokoh masyarakat berkumpul di Majelis Al-Ihya Bogor, pada Ahad (11/12/2016). Mereka berkumpul dalam rangka silaturahim dan menyikapi situasi keumatan terkini.
Acara yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis Al Ihya KH Muhammad Husni Thamrin dan didampingi oleh pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bogor Raya di antaranya Ustaz Iyus Khaerunnas, Ustaz Muhammad Nur Sukma dan Ustaz Hasri Harahap itu menghasilkan pernyataan sikap tokoh dan ulama se-Bogor Raya.
Pertama, tokoh dan ulama Bogor meminta kepada Presiden, Kapolri dan Kejaksaan untuk segera menangkap, mengadili dan memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Si Penista Al-Quran, dan tidak ada pejabat Negara yang melindunginya.
Kedua, menolak paham Komunis dalam segala bentuknya. Ketiga, menolak paham Syiah dalam segala bentuknya.
Keempat, menolak kehadiran YPP dalam segala bentuknya.
“Kelima, menolak segala bentuk makar, seperti membuka peluang asing menguasai Negara Republik Indonesia dalam segala bentuknya,” ujar tokoh dan ulama Bogor.
Keenam, mengusulkan, mendesak dan memperjuangkan kepada DPR/MPR RI  agar mengembalikan Undang-undang Dasar Negara kepada UUD’45 asli, sebagai upaya meluruskan kembali perjuangan seluruh komponen bangsa dan negara Republik Indonesia, sesuai cita-cita perjuangan kemerdekaan para pahlawan dan para pendiri bangsa Indonesia yang mayoritas adalah para Tokoh dan Ulama Islam.
Ketujuh, meminta kepada Pemerintah RI dan DPR/MPR RI untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang membahayakan NKRI seperti disebutkan di atas.
Kedelapan, Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI agar tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kepentingan kedaulatan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, sesuai cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Terakhir, ulama dan tokoh Bogor juga meminta kepada Pemerintah, DPR/MPR RI agar seluruh Partai-partai yang melindungi, mendukung dan membantu kembalinya PKI di NKRI segera dibubarkan, sebagai penjabaran dari TAP MPRS NO.XXV/1966 dan Undang Undang No.27/1999.
Reporter: Bunyanun Marsus

Sumber: kiblat
Share To:

Portal Dunia

Post A Comment: