Skip to main content

Tokoh dan Ulama Bogor Raya Minta Pejabat Negara Tak Lindungi Ahok

Ilustrasi

 Sejumlah ulama, pimpinan ormas Islam, purnawirawan jenderal, dan tokoh masyarakat berkumpul di Majelis Al-Ihya Bogor, pada Ahad (11/12/2016). Mereka berkumpul dalam rangka silaturahim dan menyikapi situasi keumatan terkini.
Acara yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis Al Ihya KH Muhammad Husni Thamrin dan didampingi oleh pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bogor Raya di antaranya Ustaz Iyus Khaerunnas, Ustaz Muhammad Nur Sukma dan Ustaz Hasri Harahap itu menghasilkan pernyataan sikap tokoh dan ulama se-Bogor Raya.
Pertama, tokoh dan ulama Bogor meminta kepada Presiden, Kapolri dan Kejaksaan untuk segera menangkap, mengadili dan memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Si Penista Al-Quran, dan tidak ada pejabat Negara yang melindunginya.
Kedua, menolak paham Komunis dalam segala bentuknya. Ketiga, menolak paham Syiah dalam segala bentuknya.
Keempat, menolak kehadiran YPP dalam segala bentuknya.
“Kelima, menolak segala bentuk makar, seperti membuka peluang asing menguasai Negara Republik Indonesia dalam segala bentuknya,” ujar tokoh dan ulama Bogor.
Keenam, mengusulkan, mendesak dan memperjuangkan kepada DPR/MPR RI  agar mengembalikan Undang-undang Dasar Negara kepada UUD’45 asli, sebagai upaya meluruskan kembali perjuangan seluruh komponen bangsa dan negara Republik Indonesia, sesuai cita-cita perjuangan kemerdekaan para pahlawan dan para pendiri bangsa Indonesia yang mayoritas adalah para Tokoh dan Ulama Islam.
Ketujuh, meminta kepada Pemerintah RI dan DPR/MPR RI untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang membahayakan NKRI seperti disebutkan di atas.
Kedelapan, Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI agar tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kepentingan kedaulatan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, sesuai cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Terakhir, ulama dan tokoh Bogor juga meminta kepada Pemerintah, DPR/MPR RI agar seluruh Partai-partai yang melindungi, mendukung dan membantu kembalinya PKI di NKRI segera dibubarkan, sebagai penjabaran dari TAP MPRS NO.XXV/1966 dan Undang Undang No.27/1999.
Reporter: Bunyanun Marsus

Sumber: kiblat

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…