Skip to main content

TERBONGKAR! Ahok Ngotot Beli Lahan Kedubes Inggris Rp 479 Miliar Ternyata Milik Pemerintah Sendiri


Lahan eks Kedutaan Besar Inggris yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI saat dipimpin Gubernur Basuki Tajahaj Purnama (Ahok) ternyata status lahannya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Informasi itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah berdasarkan temuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Jadi, menurut BPN, mereka (Kedubes Inggris) harus bayar sewa karena itu dulu tanahnya pemberian pemerintah," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/12/2016).

1. Sejak 2013, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, sudah mewacanakan pembangunan sebuah ruang terbuka hijau di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Lahan eks kedubes di kawasan Bundaran HI itulah yang diwacanakan Ahok untuk dijadikan ruang terbuka hijau.

2. Ahok seperti biasa mempertunnukan "sangat marah"

"Ngamuk saya. Hebat sekali Dinas Taman membuat dubes dan Kerajaan Inggris 'mengemis' sama Pemprov DKI Jakarta karena enggak beli tanahnya," kata Ahok saat itu. (Kompas)


3. Banyak drama sebelum transaksi ditandatangani. Marahnya Ahok dengan ancaman Pecat Kepala Dinas Pertamanan DKI.

4. Ahok memaksa agar Mei 2016 harus selesai transaksi atau dipecat! (sebelum cuti loh!)

5. Tak hanya itu, Ahok menuduh Kepala Dinas Pertamanan DKI sengaja memperlambat karena ingin memungut komisi!

6. Pembelian lahan eks Kedubes Inggris ini juga tanpa persetujuan DPRD loh! DRPD DKI MENOLAK!

Selain karena harganya sangat mahal. DPRD DKI menyatakan lahan eks Kedubes Inggris adalah lahan yang berada di zona merah (perkantoran). Padahal, Pemprov DKI berencana membangun taman yang masuk zona hijau pada lahan tersebut.

"Jadi saya tanya, memang dinas taman pernah beli lahan perkantoran? Enggak pernah kan? Gubernur itu kan kepala daerah. Jangan main tabrak aturan. Makanya tadi kami sepakat jika terjadi apa-apa, kami tidak akan tanggung jawab, lho," ucap Prabowo Soenirman anggota Fraksi Partai Gerindra saat itu.


7. Tapi Ahok tetap jalan sendiri. Bahkan Pemaksaan Ahok dipuji Ahoker sebagai kerja hebat dengan bangga Ahoker komen: "DPRD kalah lagi! Ini bukti bukan janji, akhirnya pemprop menang!"

8. Lahan dibeli seharga Rp 479 Miliar!

Pemprov DKI Jakarta resmi membeli lahan eks Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Pusat.

Pembelian ini disepakati setelah Pemprov DKI Jakarta dan Kedutaan Besar Inggris menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 25 Agustus 2016 lalu.

"Sudah, harga jualnya di posisi Rp 479 miliar," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar M di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).


9. Ternyata! Lahan Kedubes Inggris ini milik Pemerintah Pusat! Lahan sendiri (pemerintah) dibeli sendiri (pemerintah).

10. Teriak, maki, marah, ancam dan pujian ahoker jadi bak drama kolosal berbabak!

11. Ini terbongkar setelah Ahok non-aktif dan diganti Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono berdasar data dari BPN.

12. Menurut BPN lahan Kedubes Inggris milik pemerintah pusat dan Kedubes Inggris bayar sewa ke pemerintah! Nah lo! Gagal deh fee mafia tanah!

13. Sekda DKI sudah pastikan, lahan dibeli 479M Akhir Agustus 2106! Dan tak akan dibayar jika lahan tsb milik pemerintah pusat! Amsyiong deh!

14. Syukurnya, Ahok lagi cuti dan non-aktif. Andaikan belum cuti mungkin dah selesai tuh pembayaran sesuai ancamannya! Jadi ingat bagaimana ngototnya Ahok tidak mau cuti Pilkada sampai gugat ke MK.

15. Syukurlah Mendagri tempatkan plt Gubernur DKI yang hebat yang tak bisa diintervensi! Salute!

16. Alhamdulillah Rp 479 M terselamatkan. moga DKI terbebas dari Pemimpin maksa-marah-maki! Selamanya! Tuhan selalu tunjukkan kebenaran!

(by @elfizal)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…