Skip to main content

Targetkan Istana, Kata Pengamat Ini Teroris Ingin Lengserkan Jokowi-JK


www.postmetro.co - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai banyak yang memusuhi. Setelah beberapa tokoh dan aktivis dituding ingin mengulingkan pemerintahan yang sah lewat makar, kelompok teroris juga mengincar Istana Merdeka sebagai target serangan bom bunuh diri.

Pengamat politik dan keamanan dari Universitas Udayana A.A Bagus Surya Widya Nugraha mengatakan, keinginan kelompok teror untuk menyerang Istana lantaran pemerintahan Jokowi-JK tidak pro terhadap kepentingan umat muslim, sehingga harus digulingkan.

Menurutnya, secara tidak langsung, kasus penistaan agama yang dilakukan gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi teroris untuk mengincar Istana.

"Tapi kalau kaitan secara langsung masih perlu dibuktikan. Untuk kaitan secara tidak langsung mungkin ada pengaruhnya dengan bagaimana umat Islam yang sekarang sedang membela Al Quran, bisa digunakan sebagai doktrin bahwa pemerintah yang sekarang tidak pro terhadap umat Islam, jadi harus digulingkan," beber Surya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu, Senin (12/12).

Diketahui, Densus 88 Anti Teror Polri telah meringkus tujuh terduga teroris terkait temuan bom di Jalan Bintara Jaya VIII, Kota Bekasi pada Sabtu lalu (10/12). Pelaku teror dari jaringan Solikhin ini berafiliasi langsung dengan Bahrun Naim, buronan teroris yang melancarkan serangan bom bunuh diri di Mapolresta Solo, dan pengendali teror bom Sarinah.

Kelompok Solikhin menjadikan Istana Merdeka sebagai target bom bunuh diri, seperti halnya terduga teroris yang ditangkap di Majalengka sebelumnya. [rmol]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…