Skip to main content

Tandingi 212, Sejumlah Instansi Pemerintahan Dan Swasta Keluarkan Edaran Untuk Ikut Aksi 412




Sukses menggelar aksi Bela Islam III yang dihadiri jutaan umat Islam dengan tajuk 212, muncul aksi tandingan yang akan dilaksanakan pada 4 Desember besok. Aksi 412 mengusung tema 'Kita Indonesia'.

Beberapa selebaran imbauan untuk mengikuti aksi 412 beredar di kalangan wartawan dan sosial media, Sabtu (3/12/2016), baik lembaga setingkat kementerian ataupun swasta. Hal yang sama juga dilakukan partai politik pendukung pemerintah.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) misalnya, mengeluarkan surat edaran Nomor: 046/SJ-DAG/SE/11/2016 tentang Olahraga Bersama Menteri Perdagangan yang ditandatangani Sekjen Kemendag Srie Agustina pada 29 November 2016. Masing-masing Unit Eselon II diwajibkan mengirimkan peserta minimal 10 orang (PNS atau pegawai non-PNS dan keluarga). 



Penyerahan daftar nama peserta diberikan kepada Biro Umum selambat-lambatnya hari Rabu 30 November lalu. Peserta diwajibkan mengenakan kaos putih dan celana biru yang kemudian diarahkan menuju ke Gedung Sarinah.

Imbauan yang sama dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos) lewat surat Nomor: 2139/DYS-Sekt/12/2016 yang dikeluarkan pada 2 Desember 2016. Surat ini ditembuskan kepada para direktur di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial dan para kepala bagian di lingkungan Setditjen Pemberdayaan Sosial.

Surat ini memerintahkan kepada pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial untuk mengerahkan pegawai beserta keluarga di lingkungan unit masing-masing untuk menghadiri acara Gelar Budaya 'Bhinneka Tunggal Ika' yang dihadiri oleh Presiden RI dan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga. 

Sementara, Partai Golkar lewat surat bernomor B.871/Golkar/XI/2016 arahan ketua umum dan ketua bidang pemenangan pemilu pada Sabtu 26 November 2016 yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Internal Partai Golkar mengeluarkan perintah kepada Ketua PP Indonesia I di DPD Golkar I, para ketua DPD dan anggota Fraksi Golkar agar mengambil peran dalam rencana Aksi Kebangsaan Indonesia pada 4 Desember 2016.


Aksi kebangsaan ini akan berlangsung di seputaran Jalan Sudirman-MH Thamrin Jakarta yang diinisiasi oleh para ketua umum partai politik pendukung pemerintah, pemimpin ormas, dan tokoh masyarakat yang diperkirakan dihadiri 500.000 ribu peserta. 

Golkar akan mengerahkan sebanyak 120.000 kader, anggota, simpatisan. 30.000 peserta dari DKI Jakarta diturunkan dengan 600 bus, dari Provinsi Jawa Barat menghadirkan sebanyak 67.500 peserta dengan menggunakan 1.350 bus, Provinsi Banten 27.500 peserta menggunakan 550 bus.

Biaya bus dan konsumsi peserta akan ditanggung oleh DPP Partai Golkar dan partisipasi bersama anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Tak tanggung-tanggung, Partai Golkar akan memberikan hadiah kepada peserta aksi dan kabupaten/kota yang terbaik dari segi jumlah, seragam, kerapian, kebersihan dan ketertiban. Total hadiah yang disediakan Rp250 juta dengan empat kategori juara. 

Tak mau kalah, PT Bank Artha Graha lewat surat bernomor MAK/249/DSDM/XII/2016 pada 2 Desember juga memerintahkan seluruh karyawannya dari level kepala divisi, koordinator wilayah hingga sopir dan office boy untuk menghadiri acara Aksi Damai 4 Desember 2016 di Bundaran HI. Peserta diwajibkan mengenakan kaos kuning. 


Temuan Sindonews di medsos, pengembang Agung Sedayu Group juga mengeluarkan imbauan yang sama kepada seluruh karyawannya. Dengan tema 'Aksi Kita Indonesia', para karyawan diminta menghadiri jalan bersama di area Thamrin Sudirman dengan dress code topi merah, kaos putih, celana jeans, dan pita merah putih pada Minggu 4 Desember besok.  (sn)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…