Skip to main content

Tak Bisa Bayar Utang ke Cina, Yuan Jadi Mata Uang Zimbabwe

Portaldunia.com, Harare - Zimbabwe telah mengumumkan untuk menggunakan yuan sebagai mata uang yang sah di negara tersebut. Penggunaan yuan tersebut direncanakan mulai berlaku di negara itu pada awal tahun depan. Pelegalan yuan sebagai alat transaksi sah di Zimbabwe menyusul penghapusan utang senilai US$ 40 juta (sekitar Rp 554 miliar) oleh Cina.

"Mereka mengatakan menghapus utang kami yang jatuh tempo tahun ini, sehingga yuan akan resmi menjadi alat transaksi perdagangan antara Cina dan Zimbabwe, serta alat pembayaran resmi di Zimbabwe," kata Menteri Keuangan Zimbabwe, Patrick Chinamasa.

Chinamasa juga mengumumkan Zimbabwe resmi akan membuat yuan Cina menjadi mata uang yang sah karena berusaha meningkatkan perdagangan dengan Beijing.

Negara Afrika bagian selatan tersebut meninggalkan mata uangnya sendiri pada 2009 setelah terjadi hiperinflasi sehingga mata uangnya tidak bisa digunakan lagi. Kemudian mereka mulai menggunakan mata uang asing, termasuk dolar AS dan rand Afrika Selatan.

Yuan kemudian ditambahkan ke keranjang mata uang asing, tetapi selama ini penggunaannya belum disetujui untuk transaksi umum di pasar yang didominasi oleh dolar AS. "Kepala bank sentral Zimbabwe John Mangudya telah melakukan negosiasi dengan Bank Rakyat Cina untuk melihat apakah kami dapat meningkatkan penggunaannya di sini", ujar Chinamasa, seperti yang dilansir Guardian pada 22 Desember 2015.

Cina adalah mitra dagang terbesar Zimbabwe menyusul isolasi Zimbabwe oleh negara-negara Barat. Isolasi ini terjadi lantaran Barat menuduh pemerintah Zimbabwe telah membiarkan pelanggaran hak asasi manusia di negara yang beribu kota Harare tersebut.

Pada awal Desember, Presiden Cina Xi Jinping melawat ke Zimbabwe dan memimpin penandatanganan berbagai perjanjian, terutama untuk meningkatkan dan membangun kembali infrastruktur Zimbabwe, seperti pembangkit listrik.

Sumber: Tempo

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…