Skip to main content

Syafril Sofyan Minta Agar Jaksa Agung Dicopot, Karena Terlihat Jelas Berpihak di Kasus Ahok

ilustrasi
 Keberpihakan Jaksa Agung HM Prasetyo sangat jelas. Hal ini jelas terlihat saat Prasetya berkata dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR bahwa kasus Ahok menjadi ramai karena dia China dan bukan Muslim.

Demikian disamapaikan pemerhati kebijakan publik dan aktivis  77-78, Syafril Sjofyan. Syafril pun menegaskan bahwa persoalan etnisitas dan agama bukan persoalan sesungguhnya. Faktanya, dalam dua tahun memimpin Jakarta, latarbelakang etnis dan agama Ahok tak dipersoalkan, Bahkan kinerja Ahok juga mendapat apresiasi.

Menjadi persoalan, sambung Syafril, setelah Ahok menista Alquran dan Ulama sesuai fatwa MUI sehingga muncul gelombang aksi 1410, 411 dan 212  oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF MUI). Aksi ini terjadi pada bulan Oktober, Nopember dan Desember, sehingga menggambarkan betapa lamban dan terlambatnya penegak hukum melakukan tindakan dan terlihat diskriminatif sebab beberapa penista agama sebelumnya begitu menjadi tersangka langsung ditahan.

"Sementara Ahok tersangka dengan berbagai alasan baik polisi maupun kejaksaan tidak menahan, dan dengan bebasnya Ahok melakukan penistaan lagi seperti menyatakan peserta aksi 411 dibayar Rp 500 ribu per orang, sehingga banyak lagi pengaduan masyarakat ke Polisi," kata Syafril dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 7/12).

"Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyidik polisi dengan tidak menahan Ahok serta Jaksa Agung berkilah bahwa mengikuti Polisi tidak menahan. Ini sebagai bukti ketidak pahaman Jaksa Agung terhadap rasa keadilan umat," sambung Syafril.

Syafril menekankan bahwa ekskalasi Aksi Bela Islam semakin meningkat dan berjilid-jilid, bukan karena Ahok China dan non-muslim seperti dikatakan Jaksa Agung. Apalagi beberapa menteri Jokowi maupun menteri sebelumnya juga beretnis China. Pun demikian, banyak juga tokoh nasional beretnis China yang sangat dihormati masyarakat seperti Kwik Gian Gie dan Jaya Suprana.

"Sebaiknya Jaksa Agung Prasetiyo dicopot oleh Presiden Jokowi, karena terlalu jelas keberpihakannya dengan pernyataan yang menghasut, sehingga sebagian masyarakat menerima mentah-mentah pernyataan Jaksa Agung yang jelas tidak mencerminkan ke negarawanan sebagai salah pejabat tinggi di bidang hukum. Sayang sekali sewaktu rapat kerja dengan DPR RI tidak ada teguran oleh anggota DPR RI sewaktu rapat kerja, apa karena semua partai semua sudah menjadi pendukung pemerintah," demikian Syafril.

Sumber: rmol

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…