Skip to main content

Survey : Pemerintahan Jokowi Mempunyai 2 Catatan Buruk Terkait HAM

Jakarta - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan pihaknya memberikan catatan khusus perihal dua indikator penilaian survei indeks kinerja hak asasi manusia (HAM) terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. 
Catatan itu diberikan lantaran dua indikator penilaian survei menunjukkan penurunan. Kebebasan berekspresi dan berserikat serta kebebasan beragama (berkeyakinan), kata dia di kantornya, Senin, 12 Desember 2016.
Setara Institute menggulirkan survei terhadap 202 responden di 19 provinsi yang merupakan ahli, aktivis, tokoh masyarakat, dan akademisi.
 Survei tersebut mengukur indeks kinerja HAM pemerintahan Jokowi dengan nilai 0-7. Survei dilakukan mulai 5 November 5 Desember 2016.
Ada 8 indikator penilaian indeks kinerja HAM yaitu penyelesaian HAM masa lalu, kebebasan berekspresi dan berserikat, kebebasan beragama, hak rasa aman, penghapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, hak atas ekonomi sosial budaya, dan rencana aksi nasional HAM serta kinerja lembaga HAM. 
Dari delapan indikator, indeks kebebasan bereskpresi dan beragama turun.
Bonar mengatakan pada survei 2015 variabel kebebasan berekspresi dan berserikat menunjukkan angka 2,18. Namun pada survei 2016 turun menjadi 2,1. Sedangkan variabel kebebasan beragama turun dari 2,57 menjadi 2,47.
Bonar mengatakan penurunan nilai kebebasan berekspresi terlihat dari meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi melalui kriminalisaai aktivis HAM, warga Papua, dan jurnalis. 
Pihaknya mencatat Papua menjadi daerah darurat kebebasan berekspresi dengan 29 orang yang dikriminalisasi. Selain itu 2.397 orang ditangkap saat berunjuk rasa, 13 orang dibunuh, 68 orang ditembak, dan 2 peristiwa percobaan pembunuhan pada 2016.
Selain itu adanya pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memicu sentimen negatif pada kebebasan berekspresi di masa mendatang. 
Bonar mengatakan ada potensi pelanggaran HAM semakin bermunculan lantaran ekspresi berkomentar terhadap pihak lain di media sosial. 
Yang melaporkan adalah yang punya akses terhadap kekuasaan, kata dia.
Anggota Setara Institute Sudarto menambahkan untuk penurunan indeks kinerja HAM pada variabel kebebasan beragama tercermin dari ketidaktegasan pemerintah menangani isu-isu agama.
 Ia mencontohkan masalah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat yang dinilai melanggar hukum lantaran banyak pengikut yang tidak diberikan hak mendapatkan KTP.
Sudarto mengatakan kasus pelanggaran kebebasan beragama tahun ini dinilai berdampak buruk di mata hak asasi manusia.
 Misalnya pembongkaran masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Kendal, pembakaran pemukiman Gafatar, dan pelarangan pendirian gereja di Pasar Minggu.
Menurut Sudarto, langkah yang harus ditempuh adalah pemerintah harus berani mencabut segala peraturan yang dinilai tidak mendukung kebebasan HAM. 
Harus tegas, dialog-dialog antarwarga perlu terus dikembangkan, kata dia.(tempo)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…