Skip to main content

Sumber Waras & Korupsi Lainnya Belum Kelar,Kini Ahok Diduga Menyimpangkan Dana Bansos




Belum lagi usai beberapa persoalan besar yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seperti kasus dugaan? penistaan agama, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), mega proyek reklamasi, Ahok kembali diterpa persoalan dana bantuan sosial Rp10 triliun lebih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk bertindak lebih tegas dan aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus mantan Bupati Belitung Timur itu.

Desakan agar KPK mengusut dana Bansos Rp10 triliun yang dikelola Ahok itu disampaikan pengamat kebijakan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, dan Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad, kepada Harian Terbit, Kamis (8/12/2016).

Keduanya menuntut KPK untuk bertindak lebih tegas dan aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus Ahok tersebut. Hal itu, guna menjaga nama baik KPK secara kelembagaan dan tak membuat publik makin kecewa atas lambannya penyelesaian atas berbagai kasus yang melibatkan Ahok.? Serta, agar KPK tak dinilai melindungi Ahok.

Seperti diwartakan, belum lama ini, mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief, menuding Gubernur DKI non-aktif, Ahok tidak jujur.

Menurutnya, Ahok berbohong dengan memanfaatkan ketidaktahuan media, pendukungnya, serta rakyat.
“Ahok sering bohong, dia memanfaatkan ketidaktahuan media, pendukungnya dan rakyat. Dia menutupi fakta, itulah elektabilitasnya jatuh,” ujar Andi lewat kicauannya di Twitter.

Andi menuding selama memimpin di Jakarta bersama Jokowi ataupun Djarot, Ahok sudah menyedot Rp10 triliun lebih dana bantuan sosial hanya dengan proposal.

Ahok, kata Andi, menolak rakyat dibantu dikurangi beban dengan bantuan langsung tunai (BLT) karena bukan keadilan sosial. “Entah belajar di mana ilmu sosialnya,” kritik Andi.


Andi pun meminta kepada wartawan agar menanyakan kepada Ahok soal bantuan sosial ke Universitas Trisakti pada 2012. Hingga kini, belum ada tanggapan dari Ahok terkait tudingan dari Andi Arief tersebut. [cjo]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…