Skip to main content

Sstt...Pemerintah Ngutang Rp22,1 Triliun Bangun Pelabuhan Patimban


www.Postmetro.co - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah dapat utang USD1,7 miliar atau sekitar Rp22,1 triliun (kurs Rp13.000/USD) untuk membangun Pelabuhan Patimban. Tenor pinjaman tersebut berjangka panjang hingga 30 tahun.

Dia menjelaskan, dana pinjaman ini akan digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban Tahap I yang ditargetkan beroperasi pada 2019. Sementara, jangka panjangnya sampai 2027.

"Nilai pinjaman USD1,7 miliar untuk tahap pertama, operasi minimum 2019 sampai jangka panjang 2027. Bunga hampir 0% karena tenor panjang 20 tahun sampai 30 tahun," tutur Bambang di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, konstruksi Pelabuhan Patimban bisa dimulai sebelum akhir 2017. Sebab, akan mulai beroperasi pada 2019.

"Kita putuskan simultan sama-sama Amdal, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sama-sama. Konstruksi bisa dimulai sebelum 2017 karena harapan operasi minimum bisa 2019," katanya.

Sementara, lanjut Budi, proses Detail Engineering Design (DED) dilakukan selama 6-8 bulan dari sekarang. Adapun pencairan dana sudah bisa cair sebelum konstruksi.

"Jadi, ada konsorsium Indonesia dan Jepang. Pencairan itu kan bisa belum perlu konstruksi, paling cepat pertengahan 2017 enam sampai delapan bulan DED," ujar dia.  (sn)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…