Skip to main content

Sstt...Pembangunan Tol Jakarta-Cikampek Ternyata Memiliki Fakta - Fakta Menarik Loch


Pemerintah Jokowi-JK berencana akan membangun jalan tol melayang Jakarta-Cikampek. Jalan bebas hambatan ini dibutuhkan karena kemacetan yang kerap terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek saat ini. Dipilihnya jalur melayang atau elevated agar tidak memerlukan pembebasan lahan lagi.

Proyek pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II yang dibuat melayang milik PT Jasa Marga Tbk ditargetkan selesai pada 2019. Pembangunan jalan tol ini menjadi solusi atasi kemacetan di jalan tol tersebut.

"Saya kira manfaatnya diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas di wilayah sekitarnya, terutama memperlancar distribusi yang dapat mengurangi biaya logistik secara ekonomis," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono seperti dilansir Antara, Senin (5/12).

Dia berharap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ini agar segera untuk dimulai pekerjaannya. Hal ini mengingat kondisi jalan tol saat ini yang sudah padat, memang harus dilakukan pelebaran terlebih dahulu. "Mudah-mudahan tidak akan mencapai lebih dari tiga bulan," katanya.

Menurut Basuki, pembangunan jalan tol ini harus fokus pada metode kerja. Sebab, pembangunan proyek ini juga menghubungkan proyek LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung. "Sehingga, perlu sekali koordinasi yang penuh dalam proyek ini," tegasnya.

Basuki menugaskan kepala Balitbang Kementerian PU-Pera agar melakukan koordinasi secara ketat kepada pihak-pihak terkait, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Proyek dengan investasi senilai Rp 16 triliun ini merupakan prakarsa pertama jalan tol yang menggunakan mekanisme penjaminan yang risiko investasinya dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

"Harapannya mekanisme penjaminan dalam pengusahaan jalan tol ini akan menurunkan resiko investasi, meningkatkan 'bankability' proyek, sehingga meningkatkan minat sektor swasta dan perbankan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur," katanya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Ranggi Sugiron Perkasa berencana membangun Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) sepanjang 36,40 Km pada Triwulan II 2017. Pembangunan tersebut, targetnya rampung dan bisa beroperasi pada 2019 dengan masa konsesnsi selama 45 tahun.

Jasa Marga telah melakukan pelebaran secara bertahap pada ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang semula hanya memiliki jumlah lajur 2x2, kini menjadi 2x4. Di sisi lain, ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sudah tidak dapat dilakukan pelebaran kembali. Sehingga konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) yang berupa jalan layang, dibangun di atas jalan tol eksisting dengan jumlah lajur 2x2. Nilainya mencapai Rp 16 triliun.

Memperhatikan bahwa pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) dilakukan pada saat yang sama dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur lainnya, seperti Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, maka kedua perusahaan dalam pembangunannya, menggunakan konsultan jasa Project Management agar integrasi pelaksanaan konstruksi proyek dapat terkoordinasi dengan baik dan meminimalkan gangguan lalu lintas selama masa konstruksi.

Sumber: merdeka

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…