Portaldunia.com - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kepolisian harusnya menjadikan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional pada 10 Desember untuk membebaskan semua aktivis yang ditahan karena dituduh melakukan upaya makar terhadap Pemerintahan Jokowi-JK.

Pasalnya menurut dia, penahanan dan penetapan tersangka Rachmawati Soekarnoputri Dkk menjadi tidak relevan setelah Aksi 212 terbukti dilakukan dengan damai, tanpa ada satu insiden kecilpun apalagi makar.

"Terlebih dari segi usia rata-rata mereka dapat dikatakan sudah uzur, sehingga kesehatan mereka bisa bermasalah di dalam rutan. Kalau sampai ada apa-apa dengan kesehatan mereka, yang repot ya polisi juga," ujar Dasco kepada redaksi, Sabtu (10/12).

Politisi Partai Gerindra ini kemudian menuntut agar perlakuan terhadap para aktivis tersebut tidak boleh dibeda-bedakan dengan perlakuan terhadap tersangka pelaku tindak pidana lain yang mendapatkan keistimewaan karena tidak satu hari pun ditahan.

"Jangan sampai masyarakat menganggap penegakan hukum hanya tajam terhadap orang orang tertentu saja," ketusnya.

Lebih lanjut menurut Dasco, keberhasilan polisi mengamankan aksi 411 dan 212 jangan sampai dinodai dengan tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak perlu.

"Saat ini seharusnya kita semua cooling down dan tidak membuat panggung-panggung perseteruan politik yang baru," sebutnya.

Salah satu tersangka kasus dugaan makar dan pemufakatan jahat yang hingga kini masih ditahan adalah Sri Bintang Pamungkas (SBP). Dosen jurusan teknik Universitas Indonesia itu ditangkap atas jeratan Pasal 107 jo 110 jo 87 KUHP.

"Khusus Sri Bintang Pamungkas, saya pikir sangat ironis. Beliau dulu yang memperjuangkan reformasi dimana salah satu produknya adalah pemisahan Polri dari TNI. Jika saat ini beliau justru merasa direpresi oleh Polri, bisa saja masyarakat akan kembali menuntut agar Polri kembali digabungkan dengan TNI," pungkas Dasco.

Sumber: Rmol
Share To:

Portal Dunia

Post A Comment: