Skip to main content

Soal Penangkapan Aktivis, DPR: Makar Yang Dituduhkan Tidak Relevan Lagi

Portaldunia.com - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kepolisian harusnya menjadikan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional pada 10 Desember untuk membebaskan semua aktivis yang ditahan karena dituduh melakukan upaya makar terhadap Pemerintahan Jokowi-JK.

Pasalnya menurut dia, penahanan dan penetapan tersangka Rachmawati Soekarnoputri Dkk menjadi tidak relevan setelah Aksi 212 terbukti dilakukan dengan damai, tanpa ada satu insiden kecilpun apalagi makar.

"Terlebih dari segi usia rata-rata mereka dapat dikatakan sudah uzur, sehingga kesehatan mereka bisa bermasalah di dalam rutan. Kalau sampai ada apa-apa dengan kesehatan mereka, yang repot ya polisi juga," ujar Dasco kepada redaksi, Sabtu (10/12).

Politisi Partai Gerindra ini kemudian menuntut agar perlakuan terhadap para aktivis tersebut tidak boleh dibeda-bedakan dengan perlakuan terhadap tersangka pelaku tindak pidana lain yang mendapatkan keistimewaan karena tidak satu hari pun ditahan.

"Jangan sampai masyarakat menganggap penegakan hukum hanya tajam terhadap orang orang tertentu saja," ketusnya.

Lebih lanjut menurut Dasco, keberhasilan polisi mengamankan aksi 411 dan 212 jangan sampai dinodai dengan tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak perlu.

"Saat ini seharusnya kita semua cooling down dan tidak membuat panggung-panggung perseteruan politik yang baru," sebutnya.

Salah satu tersangka kasus dugaan makar dan pemufakatan jahat yang hingga kini masih ditahan adalah Sri Bintang Pamungkas (SBP). Dosen jurusan teknik Universitas Indonesia itu ditangkap atas jeratan Pasal 107 jo 110 jo 87 KUHP.

"Khusus Sri Bintang Pamungkas, saya pikir sangat ironis. Beliau dulu yang memperjuangkan reformasi dimana salah satu produknya adalah pemisahan Polri dari TNI. Jika saat ini beliau justru merasa direpresi oleh Polri, bisa saja masyarakat akan kembali menuntut agar Polri kembali digabungkan dengan TNI," pungkas Dasco.

Sumber: Rmol

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…