Skip to main content

Simak Nih! Ahok: Partai Minta Mahar di Pilkada Itu Bohong

ilustrasi



Calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ikut hadir dalam rapat kerja dan pelantikan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura DKI.

Disela-sela sambutannya, Ahok menyampaikan terima kasih atas dukungan Hanura kepada dirinya dan cawagub Djarot Saiful Hidayat tanpa meminta mahar tertentu.

"Saya berterima kasih atas dukungan Bapak, Ibu DPP, DPC Partai Hanura. Ini menunjukkan kalau partai minta mahar pada Pilkada itu bohong. Ini dibuktikan (oleh Partai Hanura) tidak ada mahar," kata Ahok di Sunlike, Sunter, Jakarta Utara Minggu (11/12/2016).

Ahok mengatakan, partai Hanura menjadi contoh partai yang tidak meminta mahar setiap penyelenggaraan Pilkada.

Dalam kesempatan ini, Ahok juga memaparkan sejumlah program yang telah ia lakukan selama menjabat sebagai gubernur. Mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, reformasi birokrasi serta peningkatan upah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov DKI
"Ada enggak sekarang anak di kampung pakai sepatu, tas butut? Enggak ada. Mereka harus punya gizi yang baik. Kita ada KJP. Mau masuk perguruan tinggi kita kasih Rp 18 juta. Beli daging sapi juga murah cuma Rp 35 ribu dan daging ayam Rp 10 ribu," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Gaji PNS sekarang di DKI paling rendah Rp 13 juta. Banyak PNS bersyukur, merasa bangga jadi PNS. Yang muda uang lebih buat keluarga, umrah, hajikan orang tua, dulu enggak kepikir. Kami canangkan lurah, camat punya rapor, angka. Itu kunci untuk melihat. Kita enggak sembarangan mecat, ada angka," katanya.

sumber: postmetro

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…