Skip to main content

Simak, Ini Seruan GNPF MUI Terkait Sidang Perdana Ahok


www.Postmetro.co - Jelang sidang pertama kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjaja Purnama (Ahok), Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) menyerukan beberapa hal kepada umat Islam. Wakil Ketua GNPF Ustaz Zaitun Rasmin mengatakan, GNPF sudah bersiap atas sidang perdana kasus penistaan agama oleh Ahok yang akan digelar di PN Jakarta Utara pada Selasa (13/12).

Namun, tidak ada pengerahan massa karena sidang Ahok bersifat terbuka dan siapa saja boleh datang. Karena itu, Ustaz Zaitun menyeru masyarakat untuk tetap fokus mengawal kasus ini, apalagi sidang terbuka dan menjadi hak setiap warga negara untuk hadir. Kedua, bila umat Islam hendak hadir, silakan hadir dengan menjaga ketertiban agar sidang kondusif dan menunjukkan akhlak Islami.

''Kami seru umat Islam memberi perhatian cukup atas kasus ini. Kalau bisa hadir, hadir. Kalau tidak bisa, doakan agar benar-benar berjalan seperti mestinya, jaksa dan hakim bisa adil dan amanah,'' kata Ustaz Zaitun, Senin (12/12).

Dia juga mengimbau umat Islam tidak membawa atribut organisasi tertentu. Tidak masalah bagi yang menyaksikan dari televisi, yang penting tetap mengawal.

Ustaz Zaitun juga mengajak umat Islam berbaik sangka kepada jaksa dan majelis hakim. ''Selama tidak ada catatan khusus, kita sangka baik kepada mereka akan adil dan hukum dijalankan dengan adil. Kami yakin mereka tahu itu,'' kata Ustaz Zaitun.

GNPF sendiri tetap meminta pengadilan menahan Ahok. Bila besok Ahok belum juga ditahan, GNPF akan terus menyampaikan tuntutan itu dan hasilnya diserahkan pada proses hukum. (rol)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…