Skip to main content

Siap Mundur, Kapolri Tito Tantang Buktikan Ada Rekayasa Teroris Bekasi


Kapolri Jenderal Tito Karnavian siap melepaskan jabatannya jika terbukti ada rekayasa atau pengalihan isu kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam penangkapan terduga teroris di Bekasi.

“Saya akan mengundurkan diri bila terlibat merekayasa (kasus temuan bom dan terduga teroris). Kalau seandainya tidak, tolong pertanggungjawabkan ucapan itu,” tegas Tito usai sertijab enam kapolda di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/12).

Hal ini diutarakan Kapolri Tito menanggapi pernyataan kontroversial Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta, Eko Hadi Purnomo alias Eko Patrio seperti diberitakan sebuah media online.

Menurut mantan Kadensus 88 Antiteror itu, siapapun yang menyampaikan pernyataan kotroversial seperti Eko, perlu menyertakan data dan fakta. Apalagi, tudingan yang menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa penanganan dan penindakan kasus, khususnya di tubuh Polri.

Lulusan Akpol tahun 1987 itu juga menjamin, anggotanya telah bertindak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia pun siap memecat anggotanya jika memang terbukti melanggar SOP, atau bahkan merekayasa penanganan kasus.

“Pelaku mengatakan ada rekayasa. Kalau ada data, fine. Internal kita, bila perlu saya pecat,” jamin mantan Kapolda Metro Jaya kelahiran Palembang itu.

Eko dilaporkan seseorang bernama Sofyan Armawan. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/1233/XII/2016/Bareskrim tanggal 14 Desember 2016.

“Kalau dilihat pola kemunculan bom dan diarahkan ke Istana sangat diduga bagian pengalihan isu kasus Ahok. Sebelum ada aksi super damai 212 ada upaya untuk menggagalkan dengan peristiwa bom Samarinda, isu makar dan sebagainya,” kata Eko dalam pemberitaan tersebut.(rmol)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…