Skip to main content

Setelah Ulama Madura, Giliran Kyai di Sidoarjo Tolak Mentah-mentah Dana Dari YPP Hary Tanoe

ilustrasi

Pengasuh pesantren di Jawa Timur tegas menolak langkah taipan sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang mendekati kalangan santri, dengan mendirikan Yayasan Peduli Pesantren (YPP).

Pengasuh Pondok Pesantren Dakwah Al Kahfi Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, KH Achmad Fathony, misalnya, adalah salah satu ulama yang menentang langkah taipan tersebut. Ia bahkan menyebut pendirian YPP patut diwaspadai sebagai upaya taipan menjarah NKRI.

“Bagi saya, spirit 212 itu salah satunya adalah mewaspadai jurus-jurus maut penjarahan NKRI oleh pihak lain. Namanya waspada, ya harus ekstra siaga saat langkah asing makin merangsek ke jantung pertahanan,” kata Fathony, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Kamis (08/12/2016).

Alasan lain yang disampaikan alumnus Magister Dakwah di UIN Sunan Ampel Surabaya ini adalah mengenai
kejelasan dana dari non muslim. Untuk itu, ia proklamirkan takkan sudi menerima bantuan dari Hary Tanoe.

“Bahkan saya lantangkan, ‘Go to hell with your aid!’ Betapa ironisnya duit orang kafir yang tak kenal halal-
haram dipakai memajukan pesantren. Maju menuju ke jurang neraka gitu?” tegasnya.

Diketahui, Hary Taneosoedibjo, Group Chairman & CEO MNC Group, yang seorang non-Muslim mendirikan dan mengetuai sebuah yayasan yang bergerak di dunia pesantren, Yayasan Peduli Pesantren (YPP).

“Pesantren-pesantren di daerah itu kecil-kecil sangat memprihatinkan, jadi mereka kurang diperhatikan. Padahal kan kita tahu bahwa pesantren itukan sumber ilmu,” kata Hary Tanoe di Gedung MNC Financial Center, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Ahad (4/12/2016), seperti dikutip Okezone.com.

Ditargetkan dana lebih dari Rp500 miliar bisa disalurkan ke pesantren-pesantren dalam waktu dekat. Pada peluncuran Ahad kemarin, YPP berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp2 miliar, yang sebesar Rp1 miliar diberikan oleh Hary Tanoe sendiri.

Sumber: pikiranumat

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…