Skip to main content

Setara Institute Terus Suarakan Agar Jokowi Copot HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung


www.Postmetro.co - Setara Institute terus mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo.

Pasalnya tak ada prestasi yang ditorehkan politikus Partai Nasdem tersebut hingga saat ini. Bahkan dia lebih berperan sebagai politisi ketimbang jaksa yang profesional.

"Kita dari dulu minta Prasetyo diganti, karena tidak perform. Dia lebih menyerupai politisi dibanding jaksa profesional," kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, (12/12).

Salah satunya terkait penanganan kasus Dahlan Iskan. Dalam amatannya, mantan BUMN tersebut bolak-balik diperkarakan oleh Kejaksaan.

"Saya tidak ingin menduga-duga, tapi memang dia tidak ada prestasinya. Penanganan kasus besar cenderung dipolitisisasi," kata Ismail lagi.

Contoh lainnya, merujuk penanganan kasus Setya Novanto "papa minta saham" yang hingga kini menguap tanpa jejak. Kejaksaan bekerja tidak akuntabel dalam kasus ini, memulai proses pemeriksaan, namun kemudian tanpa pertanggungjawaban.

"Kasus ini enggak tahu progresnya sampai mana," imbuhnya.

Namun yang paling menjadi sorotan Setara adalah soal penanganan kejahatan HAM masa lalu, terutama kasus penculikan. Jaksa Agung memiliki wewenang mengusulkan adanya peradilan HAM, tapi Prasetyo bahkan tidak pernah menyatakan bahwa kasus penculikan di P-21 untuk layak dilakukan penyidikan.

Selain itu, hukuman mati, juga menjadi catatan kelam Prasetyo. Sebagai Jaksa Agung, Prasetyo menjalankan banyak hukuman mati di rezim Jokowi, dan melakukannya dengan kontroversial. Padahal di masa rezim SBY, eksekusi mati dimoratorium.

"Eksekusi mati itu pelanggaran kemanusiaan yang fundamental. Sayangnya moratorium ini tidak dilanjutkan Jokowi," demikian Ismail. (rmol)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…