Skip to main content

Seruan Hai’ah Kibarul Ulama Saudi Arabia Terkait Pembantaian Rezim Assad di Aleppo, Suriah


Sekretariat Jenderal Haiah Kibarul Ulama Kerajaan Saudi Arabia menyesalkan ketidakmampuan dunia international dalam menyikapi pembantaian yang dilakukan oleh Rezim Suriah yang biadab terhadap warga sipil yang lemah, anak-anak, orang tua, dan wanita di Aleppo. Yang mana itu semua telah didengar dan disaksikan di seluruh dunia.

Pemerintah Rezim Suriah telah melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat keji, tidak ada bandingannya dalam perjalanan sejarah masa kini. Mayat-mayat bergelimpangan di sepanjang jalan dan di bawah reruntuhan gedung-gedung/bangunan yang telah hancur. Sementara serangan dan gempuran yang merenggut nyawa terus berlangsung di semua tempat, bahkan mengenai pula tempat-tempat ibadah dan rumah sakit-rumah sakit. Ketika masyarakat dunia international tidak berdaya atau tidak berfungsi memberikan keputusan apa pun dalam menghentikan kejahatan ini.

Haiah Kibarul Ulama menegaskan, bahwa dunia saat ini harus menetapkan perjanjian yang penuh keadilan, yang ditaati oleh semua pihak. Tidak diperkecualikan satu negara pun di dunia, baik negara kecil maupun negara besar, negara kuat maupun lemah, negara berkembang maupun negara maju. Demi menjaga hak dan darah, yang membantu semua pihak mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Maka wajib atas masyarakat dunia international untuk menyambut seruan international dan panggilan nurani kemanusiaan. Demi menghentikan perang yang penuh kezhaliman dan mengadili rezim jahat ini.

Haiah Kibarul Ulama juga mengajak seluruh elemen Dunia Islam, baik negara, organisasi, yayasan/lembaga, untuk membela kepentingan-kepentingan dunia Islam dan membela hak-haknya dengan segala kemampuan.

Allah sebagai penolong dan pembela kita, selama kita mau berpegang teguh dengan tali (agama)-Nya yang kokoh dan kita berpegang pada agama-Nya yang lurus. Senantiasa kita meminta kepada-Nya yang menghilangkan segala bencana dari umat ini, melindungi darah kaum muslimin dan semua pihak yang terzhalimi di dunia. Dan kita memohon tersebarnya keadilan dan kedamaian di seluruh penjuru bumi. Dan sesungguhnya Allah maha pemberi petunjuk ke jalan yang lurus.

Transkrip Lengkap :

 الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تستنكر حالة العجز الدولي تجاه المجازر في حلب

الرياض 14 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 13 ديسمبر 2016 م واس
استنكرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حالة العجز الدولي تجاه المجازر التي ينفذها النظام السوري المجرم بحق المدنيين العزل من أطفال وشيوخ ونساء في حلب المنكوبة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وقالت في بيانها الصادر اليوم: إن النظام السوري المجرم ارتكب أبشع الجرائم بما لا يعرف له في التاريخ المعاصر مثالا، حيث جثث القتلى تملأ الشوارع وتحت أنقاض الأبنية المدمرة مع استمرار القصف الهمجي الذي يحصد الأرواح في كل مكان؛ حتى في أماكن العبادة والمستشفيات ، في حين يقف المجتمع الدولي عاجزا أو معطلا عن اتخاذ أي قرار يردع آلة الإجرام.
وأكدت أن عالم اليوم يحتاج إلى المواثيق العادلة التي يخضع لها الجميع، ولا يستثنى منها أحد من دول العالم كله، صغيره وكبيره، قويه وضعيفه، ناميه ومتقدمه؛ حتى تصان الحقوق والدماء، ويسعد الجميع بالسلام والاطمئنان، فيجب على المجتمع الدولي أن يتجاوب مع نداءات العالم وصوت ضمير الإنسانية لإيقاف هذه الحرب الظالمة ومحاسبة المجرمين.
وأهابت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالعالم الإسلامي بدوله ومنظماته ومؤسساته أن ينتصر لقضاياه وأن يقف بكل طاقاته مع حقوقه، والله عز وجل ناصرنا ومدافع عنا ما اعتصمنا بحبله المتين وتمسكنا بدينه القويم ، سائلة الله تعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يحقن دماء المسلمين وكل المظلومين في العالم وأن ينشر العدل والسلام في عموم الأرض ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

Sumber : Saudi Press Agency | Weblink : http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1569827

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…