Skip to main content

Sekilas Rekam Jejak 5 Hakim di Persidangan Kasus Ahok


Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menetapkan jadwal sidang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa 13 Desember 2016 mendatang. Lima hakim telah ditetapkan untuk memimpin sidang tersebut.

Kelima hakim yang akan memimpin sidang ialah Dwiarso Budi Santiarto yang juga Ketua PN Jakarta Utara; Jupriyadi yang menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Utara; Abdul Rosyad, Joseph Rahantoknam, dan I Wayan Wirjana.

Sindonews mencoba menelusuri rekam jejak lima hakim, yang akan menyidangkan kasus Ahok itu. Pertama, Dwiarso Budi Santiarto sebagai Ketua Majelis Hakim yang juga menjabat Ketua PN Jakarta Utara. Dwiarso pernah menjadi hakim di Pengadilan Tipikor, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2014.

Lulusan Pascasarjana UGM itu pernah menangani kasus Asmadinata, mantan Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor Semarang. Dwiarso juga menyidangkan kasus korupsi Bupati Karanganyar, Rina Iriani.

Sebelum menjadi Ketua PN Jakarta Utara, Dwiarso  menjabat Ketua PN Semarang hingga Juli 2016 lalu. Hakim selanjutnya,  Jupriyadi yang merupakan Wakil Ketua PN Jakarta Utara. Pada 2015 lalu, Jupriyadi pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Untuk hakim anggota,  Abdul Rosyad pernah memimpin sidang kasus pembunuhan dalam keluarga di Cirebon pada 2013. Selanjutnya, Joseph V Rahantoknam, pada 2015 lalu pernah menjadi Ketua Majelis Hakim dalam kasus perusakan dalam kericuhan yang terjadi pada akhir Mei 2015 di  MOI Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, dengan  sembilan terdakwa yang berasal dari ormas kesukuaan.

Hakim anggota terakhir adaalah, I Wayan Wirjana. Pria asal Bali itu  pernah menangani kasus pelanggaran tindak pidana pemilu saat berdinas di PN Balikpapan pada 2014.

Humas PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan, ada lima hakim yang akan menyidangkan."Kita sengaja tetapkan lima hakim, agar saat berjalan nanti sidang tidak deadlock. Perkara ini menarik perhatian masyarakat luas dan dengan lima orang diharapkan penamganan perkara bisa lebih objektif," kata Hasoloan, Senin 5 Desember 2016 lalu.

Meskipun disebut bakal menjadi atensi banyak pihak, Hasoloan Sianturi menuturkan tidak ada yang istimewa dalam kasus ini. "Sama saja, tidak ada yang istimewa. Semua perkara harus ditangani secara profesional, perlakuannya sama," kata Hasoloan Sianturi.

Sumber : sindonews

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…