Skip to main content

Sambut Hari Anti Korupsi, KPK Di Tuntut Adil Dan Jaga Netralitas Selesaikan Kasus Mangkrak





Puluhan orang yang mengatasnamakan Tangkap Total Keadilan menggelar unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (8/12). Unjuk rasa ini menyambut Hari Anti Korupsi se-Dunia pada 9 Desember mendatang sekaligus memberikan dukungan kepada KPK.

“Dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi, kami kembali memberikan support kepada KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi,” jelas Koordinator Tangkap Total Keadilan Kurniadi Noor.

Salah satunya untuk melanjutkan penanganan kasus-kasus besar yang sempat mangkrak seperti Century, Hambalang, SKK Migas. Termasuk kasus proyek pengadan KTP berbasis elektronik, kasus lama yang belakangan kembali diperiksa KPK.

“KPK harus periksa dan tangkap orang-orang yang diduga terlibat. Ada Choel Mallarangeng, Ibas. KPK jangan sampai takut memeriksa Ibas hanya karena dia anak Presiden RI ke-6.”

Dalam aksi tersebut mereka membentangkan spanduk beruliskan ‘Parade rezim SBY tuntaskan kasus korupsi e-KPT’ dengan memuat foto Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono’ alias Ibas. Ada juga spanduk ‘Menolak lupa, dinasti bahaya dinasti korupsi’ dan spanduk lainnya bertuliskan “KPK jangan takut, tampil seperti pejuang’ yang disertai foto mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Bukan hanya itu, mereka juga membawa poster-poster kecil. Poster tersebut memuat tulisan tangkap Jero Wacik, tangkap Ibas, dan tangkap Choel Mallarangeng. 

Lengkap dengan gambar masing-masing nama yang disebut tersebut. Jero Wacik merupakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia merupakan narapidana kasus penyalahgunaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan saat ini mendekam di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

Sementara pria bernama lengkap Andi Zoelkarnaen Mallarangeng ini merupakan tersangka kasus korupsi proyek pembangunan, pengadaan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah olahraga di Hambalang tahun 2010-2012. Namun dia belum ditahan.

Sedangkan Ibas hanya disebut-sebut terkait kasus korupsi. Tudingan misalnya disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Putra bungsu SBY tersebut disebutkan misalnya terlibat kasus proyek Hambalang dan proyek di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Soal keterlibatan Ibas ini, sudah ramai-ramai dibantah sebelumnya. Baik oleh elite Partai Demokrat, kuasa hukum, dan juga Ibas sendiri. “1.000 persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini,” kata Ibas dalam pernyataan pers beberapa waktu lalu.


Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…