Skip to main content

Rugikan Indonesia, DPR Minta Tinjau Ulang Negosiasi Perdagangan Dan Investasi

Ilustrasi

Anggota Komisi VII DPR Mercy Chriesty Barends mengatakan, saat ini banyak persoalan perdagangan dan investasi yang merugikan kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

Misalnya saja, lanjut dia, salah satu isi dari perjanjian perdagangan ini yaitu tidak mengijinkan alih teknologi. Artinya, sampai mati, Indonesia akan terus bergantung pada negara-negara maju.

"Kami menolak dengan keras bagian isi perjanjian yang tidak memungkinkan investasi tanpa alih teknologi, pemberlakuan TRIP-Plus yang menghalangi masuknya obat-obatan generik dengan harga murah dan terjangkau, dan rekrutmen tanaga kerja asing besar-besar-besaran dalam suatu investasi dengan mengabaikan tenaga kerja lokal," tandas Mercy Barends saat menjadi salah satu Narasumber dalam kegiatan Diskusi Panel Ahli tentang Perundingan RCEP dan Tantangannya di Ruang KK1 Gedung Nusantara DPR RI dalam keterangan di Jakarta, Jumat (09/12/2016).

Diskusi panel ini juga menghadirkan panelis lainnya yaitu Charles Santiago, Anggota DPR Malaysia; Ketua APHR, Shally Gupta, Peneliti Doctor Without Boarder, MSF dan Sanya Reid Smith, Peneliti South Centre, Indonesia Global Justice (IGJ), Maju Perempuan Indonesia (MPI), Green Economic Caucus (GEC) DPR RI dan Asean Parlementarians for Human Right (APHR).

Adapun diskusi panel ini digelar menyikapi putaran ke-16 perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah blok mega perjanjian perdagangan regional dengan China sebagai motor penggerak terbesar yang melibatkan 10 negara Asean termasuk Indonesia, China, India, Korea Selatan, New Zealand, Japan dan Australia.

Menurutnya, perjanjian perdagangan ini akan berdampak massive di hampir 50% penduduk dunia, 30% ekonomi dunia menguasai pasar dunia 3.4 milyar penduduk dengan total GDP 21.4 trilyun US$.

Artinya, kata dia, Hal ini melahirkan kekhawatiran. Apalagi, negosiasi RCEP sangat tertutup, tidak transparan dan tidak memberi ruang bagi masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya untuk memberi masukan demi kepentingan rakyat.

Bahkan, ungkap dia, dari 16 putaran negosiasi hanya 3 diantaranya yang membuka ruang partisipasi publik.

"Selebihnya, tertutup," terangnya.

Lebih jauh, Mercy melihat beberapa pasal perjanjian yang berkaitan dengan barang, jasa dan investasi cenderung merugikan Indonesia.

Pasalnya, kata dia, negara yang menandatangani perjanjian tidak bisa merubah atau membuat UU baru yang bertentangan dengan isi perjanjian.

"Ini artinya, negara dapat dituntut dan kehilangan ruang kebijakan publik," ungkapnya.

Bahkan ujar Mercy, negara atau korposasi yang melakukan investasi di suatu negara tertentu dapat membawa tenaga kerja murah dari negara asalnya.

"Ini artinya, pasar tenaga kerja nasional akan rusak dan angka pengangguran semakin tinggi," imbuhnya.

Adapun kerugian lainnya yang bakal diderita Indonesia, urainya, pemberlakuan pemotongan tarif import.

"Dengan aturan ini, Indonesia hanya akan menjadi pasar produk negara lain, khususnya barang-barang China dengan kwalitas rendah," terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan prinsip Sustainable Development yang mencakup penghargaan atas lingkungan hidup, HAM dan social justice tidak bersifat binding (mengikat). Hal ini membuat rakyat kecil akan dirugikan dan pemberangusan atas hak hidup dan hak adat masyarakat.

Bahkan di bidang kesehatan lebih parah lagi, karena pemberlakuan TRIP-Plus (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right) menjamin pemegang hak patent obat-obatan untuk menghalangi obat-obat generik masuk pasar obat-obatan nasional/lokal, ungkapnya.

Sementara, kata dia, ribuan Puskesmas, rumah sakit rujukan, pelayanan BPJS menggunakan hampir 90% obat2 generik.

"Jadi, RCEP ini berdampak terhadap hidup dan matinya rakyat kecil di Indonesia.Rakyat kecil akan sulit mendapat obat-obat generik yang murah dan terjangkau," ujarnya.

Karena itu, Mercy Barens meminta DPR dan pemerintah yang terkait dengan isi perjanjian RCEP sudah harus memastikan untuk memasukan Human Right Impact Assessment (HRIA) sebagai mandatory step diawal sebelum perjanjian perdagangan bebas ini ditandatangi.

"Memastikan proses negosiasi berlangsung transparan dengan melibatkan partisipasi publik untuk memberikan masukan dan saran untuk menjamin kepentingan masyarakat," pintanya.

"Kami juga ingin memastikan Investor-State Despute Setllement (ISDS) atau proses Penuntutan Perkara Antara Investor-Negara melalui Arbitrase Internasional tidak merugikan kedaulatan negara, tidak mengabaikan ketentuan perundang-undangan nasional, HAM, hak masyarakat adat," pungkasnya.

Sumber: teropongsenayan

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…