Skip to main content

Raja Salman Tolak Campur Tangan Asing dalam Perang Yaman

Ilustrasi

 Arab Saudi tidak akan mentolerir setiap campur tangan asing dalam perang Yaman, di mana pasukan Saudi atas permintaan pemerintah Yaman sedang memerangi pemberontak Syiah Houthi. Perang di Yaman telah menewaskan ratusan warga sipil dan menyebabkan jutaan orang menghadapi krisis pangan akut.

”Kami tidak akan menerima campur tangan (asing) dalam urusan internal Yaman,” kata Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz  dalam pidato di televisi yang ditujukan kepada Dewan Syura pada hari Rabu, seperti dikutip AFP Kamis malam (15/12/2016).

Raja Salman menyatakan bahwa kerajaannya tidak akan menerima jika perang di Yaman menjadi dasar atau titik peralihan kekuasan negara atau partai apa pun guna mengancam keamanan atau stabilitas kerajaan dan kawasan.

Kerajaan Saudi tidak secara eksplisit menyebut rivalnya Iran dalam konteks pidato Raja Salman. Namun, Riyadh telah berulang kali menuduh Tehran dan kelompok milisi Syiah Hizbullah Libanon mengirim penasihat militer dan senjata untuk pemberontak Syiah Houthi di Yaman.

Saudi bersikeras bahwa operasi militernya bersama koalisi Arab di Yaman sah, karena atas permintaan Presiden Yaman, Abed Rabbo Mansour Hadi. Saudi dan koalisinya meluncurkan serangan di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi sejak Maret 2015.

Putra Raja Salman, Wakil Putra Mahkota Mohammed bin Salman, bertanggung jawab atas operasi militer di Yaman, di mana dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Saudi.

Operasi militer Saudi di Yaman diam-diam mendapat persetujuan dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Pemerintahan Barack Obama terungkap memberi bantuan berupa informasi intelijen untuk mengidentifikasi basis pemberontak Houthi sebagai target.

Sumber: suaraislam

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…