Skip to main content

PPP: Masyarakat Sudah Sangat Resah Dengan Keberadaan FBI


Heboh ormas Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) berimbas kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2016. Kalangan Dewan mendesak agar Presiden Jokowi mengkaji kembali PP ini karena terkesan memberi keleluasaan kepada warga negara asing untuk mendirikan ormas di dalam negeri.

Sepekan ini, ormas FBI cukup ramai dibicarakan. Awalnya, beredar foto-foto di media sosial terkait pengangkatan seorang warga China yang bernama Chen Shu sebagai liaison officer (LO) alias penghubung yang bertugas menjalin kerja sama dengan para pengurus ormas FBI se-Indonesia. Foto-foto itu kemudian dikomentari sana-sini. Banyak yang khawatir keberadaan ormas FBI ini bakal membahayakan Indonesia.

Para anggota Dewan pun angkat bicara. Anggota Fraksi PPP DPR Muhammad Iqbal berharap, keberadaan ormas yang merekrut warga negara asing harus disikapi serius oleh pemerintah. Dia pun meminta pemerintah mengkaji ulang PP 58/2016 tentang Ormas, khususnya pasal yang mengatur warga negara asing boleh mendirikan ormas di dalam negeri.

“Karena, dengan adanya peraturan ini, ke depannya akan banyak warga asing yang mendirikan ormas badan hukum dan beraktivitas di Indonesia. Kondisi ini bisa saja menimbulkan permasalahan baru seandainya ada muatan tersembunyi dari ormas warga asing tersebut yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” jelas anggota Komisi IX DPR ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (16/12).

Kata Iqbal, saat ini masyarakat sudah cukup resah dengan keberadaan ormas FBI. Karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Pemerintah harus segera bergerak agar masyarakat tenang kembali.

“Kewaspadaan dan kehati-hatian dari pemerintah sangat diperlukan,” ucapnya. [ysa] |

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…