Skip to main content

Polisi Bisa Beli Rumah Murah Rp 100 Jutaan, Wakapolri: Masih Ada Jenderal yang Ngekos


www.Postmetro.co - Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa mendapatkan rumah dengan harga Rp 100 jutaan. Caranya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Wakapolri Komjen Syafruddin, dari jumlah anggota Polri sekitar 450.000 personel, 90% di antaranya merupakan Bintara. Kepemilikan rumah bagi anggota Polri juga masih sangat dibutuhkan karena masih banyak anggota Polri yang tinggal di rumah sewa.

"Kita butuh sekali (perumahan), jangankan anak buah, jenderal saja ada yang ngekos," kata Syafruddin di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016).

FLPP merupakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu syaratnya adalah masyarakat dengan gaji di bawah Rp 4 juta.

Program ini dikhususkan kepada MBR yang membeli rumah pertama dengan bunga 5% per tahun selama 20 tahun.

Anggota Polri yang memiliki gaji pokok di bawah Rp 4 juta juga bisa memiliki rumah pertamanya dengan program FLPP. Adanya FLPP bisa menambah jumlah persediaan perumahan bagi anggota Polri yang masih tinggal di rumah sewa atau rumah dinas.

"Berdasarkan SK Menteri Keuangan itu berlaku FLPP untuk pegawai negeri di bawah Rp 4 juta incomenya. Itu mendapatkan fasilitas PPN 0%, cicilan 5% selama 20 tahun," jelas Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata

Sedangkan bagi anggota Polri yang memiliki gaji pokok di atas Rp 4 juta tidak bisa menikmati FLPP sesuai dengan SK Menteri Keuangan. 

Rumah subsidi ini rata-rata bertipe 36 lengkap dengan garasi, halaman depan, dan halaman belakang. Rumah bersubsidi alias FLPP ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk harga rumah bersubsidi ini ditawarkan mulai dari Rp 100-185 juta tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

"Per provinsi beda-beda, ada yang Rp 116 juta sampai Rp 185 juta. Paling mahal di Papua, kalau di Jakarta Rp 135 juta," tutur Eman.(dtk)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…