Ilustrasi

Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama, enggan mengomentari polemik lahan eks Kedutaan Besar Inggris, yang rencananya akan dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun dia memastikan pembelian lahan itu dilakukan dengan rekomendasi dari Badan Pertanahan Negara.

"Saya enggak bisa komentar. Tapi biasanya yang saya tahu, dalam tata negara itu pemerintah itu kasih tanah kepada negeri itu, kayak teman atau namanya negara sahabat, biasanya sebaiknya juga dikasih," kata Ahok saat ditemui di salah satu stasiun TV swasta, Jumat, 9 Desember.

Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan rencana pembelian lahan itu oleh Pemprov DKI, telah mendapat persetujuan dari BPN pada tahun 2015 lalu. Bahkan Memorandum of Understanding pembelian itu dilakukan pada massa Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur.

Ahok mengatakan sepanjang pengetahuan dia, lahan itu tidak bermasalah dan wajar untuk dibeli oleh Pemprov. "Itu udah jelas punya kerajaan Inggris kok," kata dia.

Ahok mengatakan rencananya lahan yang berada di dekat Bundaran Hotel Indonesia itu akan difungsikan sebagai ruang terbuka untuk masyarakat. "Secara Undang-Undang kan mesti ada tempat demo. Kita pengen juga ada suatu pusat tempat wisata juga komunikasi," kata dia.

Lahan itu menjadi sengketa setelah beberapa waktu lalu Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan lahan yang akan dibeli oleh Pemprov itu merupakan milik Pemerintah Pusat. Nilai lahannya diperkirakan mencapai Rp 500 miliar.

Sumber: tempo
Share To:

Portal Dunia

Post A Comment: