Skip to main content

Polemik Lahan Eks Dubes Inggris, Ahok Sebut Sudah Dapat Persetujuan BPN Dan Mou Dilakukan Pada Masa Jokowi Sebagai Gubernur

Ilustrasi

Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama, enggan mengomentari polemik lahan eks Kedutaan Besar Inggris, yang rencananya akan dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun dia memastikan pembelian lahan itu dilakukan dengan rekomendasi dari Badan Pertanahan Negara.

"Saya enggak bisa komentar. Tapi biasanya yang saya tahu, dalam tata negara itu pemerintah itu kasih tanah kepada negeri itu, kayak teman atau namanya negara sahabat, biasanya sebaiknya juga dikasih," kata Ahok saat ditemui di salah satu stasiun TV swasta, Jumat, 9 Desember.

Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan rencana pembelian lahan itu oleh Pemprov DKI, telah mendapat persetujuan dari BPN pada tahun 2015 lalu. Bahkan Memorandum of Understanding pembelian itu dilakukan pada massa Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur.

Ahok mengatakan sepanjang pengetahuan dia, lahan itu tidak bermasalah dan wajar untuk dibeli oleh Pemprov. "Itu udah jelas punya kerajaan Inggris kok," kata dia.

Ahok mengatakan rencananya lahan yang berada di dekat Bundaran Hotel Indonesia itu akan difungsikan sebagai ruang terbuka untuk masyarakat. "Secara Undang-Undang kan mesti ada tempat demo. Kita pengen juga ada suatu pusat tempat wisata juga komunikasi," kata dia.

Lahan itu menjadi sengketa setelah beberapa waktu lalu Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan lahan yang akan dibeli oleh Pemprov itu merupakan milik Pemerintah Pusat. Nilai lahannya diperkirakan mencapai Rp 500 miliar.

Sumber: tempo

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…