Skip to main content

PM Malaysia: Indonesia Jangan Protes Ahok Saja, Rohingya Harus Diperjuangkan

Hasil gambar untuk pm malaysia


KanalBerita8 - Perdana Menteri Malaysia Najib Rajak menyindir Indonesia yang dinilai kurang memperhatikan persoalan Rohingya, namun lebih sibuk mengurus Ahok.  Hal itu disampaikan Nadjib saat berpidato di Himpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya.

"Saya pernah minta presiden Jokowi, minta rakyat Indonesia berhimpun. Jangan protes ahok saja, Ahok-Ahok lah, Rohingya mesti diperjuangkan di Indonesia," ujar Najib dalam pidatonya seperti dikutip di situs berbagi YouTube.

"Mereka boleh berhimpun di Jakarta, himpun. Kite nak tunjuk, kita dalam ASEAN ini kite tak ridho, bila kite committe of nation, kite mesti bertamadun (beradab)."

Nadjib menambahkan, seluruh umat harus menjaga nyawa, harga, dan harta benda. Karena hal itu merupakan tanggung jawab dan bagian dari syariah.   "Ini wajib ini bukan pilihan. Ini wajib kita perjuangkan, sebab itu kita ada AMNO dan PAS dalam perhimpunan ini," ujarnya.

Pidato ini sebenarnya dilakukan Najib pada Ahad lalu. Namun rekaman pernyataan yang menyinggung soal Ahok itu baru beredar di media sosial dan situs berbagi YouTube pada Rabu.   Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Malaysia ihwal beredarnya cuplikan video tersebut
Dalam pernyataannya, di awal-awal pembukaan, Najib mengaku merasa terharu dengan sikap umat Islam dan non-Muslim yang secara tegas mengecam Myanmar. Najib pun memberikan peringatan keras kepada pemerintah Myanmar.  "Kita memberi isyarat kepada Kerajaan Myanmar, Aun San Suu Kyi, enough is enough," kataya. 

Menurut Nadjib, pemerintahan Suu Kyi sebelumnya mengatakan jika ia datang dan ikut dalam aksi solidaritas maka itu merupakan bentuk turut campur urusan Myanmar.

"Dia gertak saya. Saya tak peduli. Karena saya hadir bukan atas najib, tapi atas nama umat dan rakyat seluruhnya. "Bukan kita campur tangan, bahwa kita ASEAN mempertahankan hak asis manusia." [Republik]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…